Ilustrasi

Transparansi Informasi Publik Masih Lemah

PANDEGLANG, BANPOS – Sulitnya memperoleh informasi seharusnya tidak lagi terjadi di era transparansi saat ini. Menciptakan good government, hendaknya ditunjang oleh sharing yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Tapi yang terjadi dikalangan akademi, untuk memperoleh data bahan kajian saja masih sulit.

Hal itu diungkapkan oleh aktivis Ikatan Mahasiswa Myhammadiyah (IMM) Pandeglang, Nurman. Menurutnya, dalam upaya pengayaan keilmuan di kalangan mahasiswa, acapkali membutuhkan data dari pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antara data tersebut dengan kondisi rill.

“Terkadang data pemerintah sangat penting untuk melahirkan konsep dan gagasan dikalangan mahasiswa, contohnya saja untuk membuat gagasan penelitian bagi saya sebagai mahasiswa pertanian, kadang harus sharing informasi dengan dinas pertanian terkait potensi, kondisi lahan, penghasilan petani secara berkala dan lainnya,” kata Nurman, Rabu (18/5/2016).

Namun baru-baru ini, IMM Pandeglang mengirimkan permohonan data sejumlah pelaksanaan seminar peningkatan mutu guru di Pandeglang, yang ditujukan ke Disdikbud Pandeglang, tepatnya pada tanggal 25 April 2016 kemarin. Namun, karena tidak ditanggapi berminggu-minggu maka mengirimkan surat keduakalinya dengan prihal yang sama pada 11 Mei 2016 kemarin.

“Alhasil, bukan seminar mutu guru yang diberikan, namun Disdikbud Pandeglang memberikan selembar kertas data rekapitulasi tenaga pendidik Kabupaten Pandeglang, tanpa ada keterangan lain. Selain memberikan data yang salah, Disdikbud juga tidak melakukan klarifikasi apa sebabnya tidak memberikan data yang dimohonkan,” katanya.

Menurut Nurman, SKPD tidak sesuai dengan apa yang dititahkan oleh bupati yang sering mengusung transparansi publik. Dia mengatakan, konsep transparansi dan informasi publik Pemkab Pandeglang belum bisa mengejawantahkan Undang-undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang KIP.

Terpisah, Ketua Komisi Informasi (KI) Maskur Usmani menerangkan, guna mendapatkan hak informasi sebagaimana peraturan perundang-undangan, hendaknya masyarakat mengajukan keberatan atau pengaduan kepada KI Banten melalui prosedur yang ada.

Ia juga mengatakan, KI sudah mendorong kepada semua badan publik agar terbuka dan melayani permohonan informasi. Namun diakui, di Pandeglang nyaris tidak ada pengaduan keberatan ke KI Banten, artinya secara teknis belum pernah ada masalah keberatan mendapatkan informasi bagi masyarakat Pandeglang.

“Pengajuan tahun ini ada sekitar 55, dan tahun lalu yang belum selesai ada 60. Pengaduan tersebut dari kabupaten dan kota di Tangerang raya dan wilayah Serang, sementaratidak ada pengaduan dari Pandeglang dan Lebak,” ujar Maskur.

Memang, kata Maskur, untuk kabupaten kota tidak wajib mengadakan lembaga KI, tapi tidak dilarang pula jika pemerintah kabupaten dan kota menggagas adanya KI. Kedepan, kata dia, pengaduan ke KI bisa melalui website secara online, sehingga ini diharapkan lebih memudahkan masyarakat jika permohonan informasi public tersumbat.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment