a
Widget Image
Tunjangan Perangkat Desa

Tunjangan Perangkat Desa Dikeluhkan

PANDEGLANG, BANPOS – Tunjangan perangkat desa dinyatakan tidak sesuai dengan beban pekerjaan. Hal itu membuat perangkat desa di Pandeglang mengeluh, namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh perangkat desa karena terbentur dengan perda.

Dari sejumlah desa, keluhan tersebut diantaranya datang dari Kades Cikuya, Kecamatan Sukaresmi, Saniman. Dia mengatakan, seorang kepala desa bukan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pribadi, namun banyak pengeluaran tidak terduga dalam menjalankan pekerjaan sebagai kepala desa.

“Misalkan, ada momentum Maulid Nabi, setidaknya kepala desa harus banyak berpartisipasi dalam pendanaan. Kegiatan semacam itu kan tidak dianggarkan dalam APBDes, jadi tidak wajar kalau tunjangan kades hanya Rp2.000.000,” kata Saniman kepada BANPOS, Selasa (31/5/2016).

Karena ditetapkan dalam perda, kata Saniman, tidak bisa kepala desa membantah. Jika tidak menyesuaikan dengan perda maka pengajuan tunjangan yang melebihi angka yang ditetapkan, tidak akan disetujui oleh pemkab.

“Harus mengikuti, tidak bisa mengajukan lebih dari standar. Nantinya pengajuannya tidak akan disetujui oleh pemkab, kalau harapan bisa Rp4 juta sampai Rp5 juta, baru setimpal” kata dia.

Keluhan yang sama datang dari Sekdes Kolelet, Kecamatan Picung, Supriatna. Dia menegaskan, tunjangan sekdes tidak bijaksana. Namun lagi-lagi dirinya mengaku pasrah, yang terpenting baginya, dana bisa cepat dicairkan, karena pihaknya berharap pembangunan di desanya cepat direalisasikan sebagaimana telah direncanakan.

“Jelas tidak sesuai dengan pekerjaan, tapi sudah lah, yang penting pemkab mendorong percepatan pencairan, karena desa butuh pembangunan, masyarakat kami selalu mempertanyakan kapan pembangunan dilaksanakan,” kata Supriatna.

Ia berharap, pemkab dikemudian hari bisa lebih bijaksana. Karena masyarakat tingkat desa, memandang perangkat desa adalah sosok yang bisa melakukan semua urusan di desa.

“Ya namanya juga di desa, kalau lihat orang pakai seragam dinas ke balai desa, dipandang punya uang saja. Jadi wajar jika banyak masyarakat minta bantuan secara materil, misal minta pinjaman uang. Padahal tidak seperti yang diketahui masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPMPD Pandeglang, Tatang Efendi menyatakan, pemkab akan menolak pengajuan dana yang diajukan desa, jika masih tercantum dalam dokumen pengajuan, tunjangan kepala desa masih lebih dari Rp2.000.000.

“Untuk kepala desa Rp2.000.000, sedangkan sekdes 70 persen dari tunjangan kades, sedangkan kaur, 50 persen dari tunjangan desa,” katanya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment