Usai Munaslub, Ketum Golkar Harus Siap-siap Dikandangkan KPK

JAKARTA, BANPOS – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai ngototnya Panitia penyelenggara Munaslub Partai Golkar yang Tetap pada pendiriannya meminta iuran sebesar 1 Miliar kepada para calon Ketua Umum merupakan bentuk penghancuran karir politik terhadap Ketua Umum Partai Golkar terpilih.

Sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merekomendasikan supaya iuran wajib bagi calon ketua umum Golkar dibatalkan karena bisa mengarah kepada gratifikasi.

“Bahaya kalau diteruskan, bisa jadi ketua terpilih dan yang memilihnya akan berurusan dengan KPK usai Munas,” ujar Hendri, Jumat (6/6/2016).

Seperti diketahui, KPK melarang Partai Golkar menarik iuran sebesar Rp 1 miliar dari masing-masing bakal calon ketua umum yang akan mengikuti Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 15-17 Mei mendatang.

KPK menilai iuran tersebut rawan terjadi gratifikasi lantaran sebagian dari para ketua umum merupakan penyelenggara negara.

“Uang setoran Rp 1 miliar adalah politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar?” Ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.

“Yang seharusnya disumbang para calon itu adalah ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar, bukan uang yang Rp 1 miliar per calon,” sambung Laode. (NET)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment