a
Widget Image
bakesbangpol

‎Kewenangan Bakesbangpol Kembali ke Provinsi

SERANG, BANPOS – Pemerintah pusat akhirnya mengembalikan kembali kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) ke provinsi, yang sebelumnya akan mengefektifkan lembaga tersebut menjadi intansi vertifkal layaknya kepolisian dan kejaksaan pada tahun 2017 mendatang. Hal ini sebagaimana dikemukakan Kabag Kajian Biro Organisasi Provinsi Banten, Adi A Kosasih, Minggu (12/6/2016).

Ia mengungkapkan, bahwa pengembalian kewenangan Bakesbangpol kepada provinsi disampaikan oleh pemerintah pusat pada saat rapat kabinet terbatas dengan Presiden Jokowi beberapa pekan lalu dan ditindaklanjuti dengan surat dari Mendagri tentang RPP Pemerintahan Umum.

“Awal bulan Juni lalu juga, seluruh Kesbangpol Provinsi se Indonesia diundang oleh Kemendagri dalam tindaklanjut hasil rapat kabinet,” ungkapnya.

Mendagri Tjahyo Kumolo, sambung dia, sudah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk kembali menganggarkan kegiatan Bakesbangpol ditahun 2017 ke APBD yang sebelumnya akan dimasukan dalam APBN.

“Ini (soal anggaran 2017, red) sudah ada perintah, agar dimasukan kembali dalam KUA PPAS APBD 2017,” ujarnya.

Disinggung terkait alasan apa yang melatar belakangai pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan ke provinsi, dia mengatakan, karena PP terkait diterbitkanya UU nomor 23 tahun 2014 belum ditandangani presiden.

“Karena PP nya belum ada, dan Pak Sekda (Ranta Soeharta, red) sudah mengetahui agar pembiayaan untuk Kesbang Pol dimasukan ke KUA PPAS APBD Banten 2017,” tukasnya. (RUS/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment