a
Widget Image
Ilustrasi

Angaran Desa Tak Kunjung Cair

JIPUT, BANPOS – Sebanyak 13 desa di Kecamatan Jiput, hanya 3 saja yang sudah memiliki anggaran untuk pelaksanaan pembangunan di desa. Alasannya sama, sebagian besar pemdes berkutat dalam masalah administrasi pembuatan proposal.

Kendala lain yaitu Pemkab Pandeglang tidak akan mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) jika dalam anggaran yang dicantumkan dalam proposal pengajuan tidak menyertakan pembangunan yang diperintah bupati dalam Surat Edaran Nomor 142.2/582.BPMPD/2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

“Masalahnya sama dengan desa di kecamatan lain, adanya surat edaran bupati yang menjadikan pengajuan di desa harus merombak APBDes dan dokumen pengajuan lainnya, sehingga di Jiput masih ada lima desa yang belum selesai dokumen pengajuannya,” kata Camat Jiput, Suntama kepada BANPOS, Senin (13/6).

Sejumlah desa yang ada di Jiput, 8 dari 13 sudah menyelesaikan administrasi dan direkomendasikan oleh BPMPD untuk dicairkan oleh DPKA. Sementara yang 3 dari 8 yang direkomendasikan sudah ditransper oleh pemkab.

“Tiga desa sudah bisa melaksanakan pembangunan, mereka lebih awal melakukan pembangunan karena penyelesaian administrasinya cepat,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata Suntama, dia merekomendasikan desa ke BPMPD tanpa mencantumkan pembangunan yang diintruksikan bupati, alhasil dokumen pengajuan dikembalikan oleh Pemkab, dalam hal ini BPMPD.

“Pemkab mengembalikan lagi dokumen yang telah diverifikasi oleh camat, karena dianggap tidak sesuai dengan intruksi bupati,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPMPD Pandeglang, Tatang Efendi mengaku tidak hafal berapa desa yang sudah mendapat transfer dari DPKA, namun dia menyatakan semua desa sudah memasukan pengajuan ke BPMPD meski sebagian harus diverifikasi kembali.

“Harapan kami semua bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan, namun nyatanya saat kami memperoleh dokumen desa yang telah diverifikasi oleh tim di kecamatan, masih banyak yang belim sesuai sehingga kami koreksi dan mengembalikan ke desa melalui kecamatan,” kata Tatang.

Meski banyak kendala, Tatang meminta semua pihak yang bersangkutan dengan desa untuk optimis melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan. Pihaknya mengaku tidak mempersulit desa, namun sebaliknya, bertujuan untuk kebaikan desa itu sendiri, terutama dalam hal kerapihan administrasi.

“Meski ada PLD dan lainnya, mereka itu bukan tenaga profesional sehingga belum tentu pendampingannya membuat pengajuan anggaran menjadi sempurna,” pungkasnya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment