Anggaran Rp47 Miliar untuk Perbaiki 11 Daerah Irigasi di Banten

SERANG, BANPOS – Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan anggaran hingga Rp47 miliar lebih untuk melakukan perbaikan pada 11 Daerah Irigasi (DI) tahun ini. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp35 miliar dan APBD murni sebesar Rp12,7 miliar.

Dikatakan Kepala Bidang Irigasi pada DSDAP Banten, Ade Pasti Kurnia, saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada masyarakat di lokasi kegiatan. Hal ini, kata dia, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hal-hal yang akan dikerjakan.

“Dalam sosialisasi ini kami mengundang Muspika serta warga setempat, guna menyerap aspirasi dan keinginan warga terkait pekerjaan tersebut, dengan begitu apa yang telah kita kerjakan nanti dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Rehabilitasi pada DSDAP Banten, Tubagus Asep Setiawan, mengungkapkan, pada tahun anggaran 2016 ini DSDAP Banten melakukan rehabilitasi pada 11 DI, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Kesebelas DI tersebut antara lain, Cipari-Ciwuni di Kota Serang, Cikalumpang dan Cikarang Udik yang berada di Kabupaten Serang, lalu ada juga perbaikan pada DI Cisangu Bawah, Cikamundingdan Cimangyangrai, yang berlokasi di Kabupaten Lebak.

“Totalnya ada sembilan DI yang didanai melalui DAK,” ucapnya.

Sedangkan untuk kegiatan yang didanai APBD, Asep menambahkan, berlokasi di Cihara dan Cisiih. Kata dia, pada lokasi tersebut pihaknya melakukan perbaikan pada bangunan bendung di kedua DI tersebut.

“Dari APBD, kita melakukan pembangunan Bendung Cihara dan Rehabilitasi Bendung Cisiih,” ujarnya.

Dilanjutkannya, dari kesebelas paket tersebut, pihaknya baru melakukan sosialisasi pada tujuh paket saja. Hal ini dikarenakan, untuk empat paket lainnya saat ini masih ada di Unit Layanan Pengadaan (ULP), atau dalam tahapan lelang.

“Yang dua paket sebenarnya sudah ada pemenangnya, tapi berkasnya belum masuk ke kami, hingga belum bisa kami sosialisasikan. Sedang dua paket lainnya masih dalam masa sanggah,” jelasnya.

Dirinya berharap, semua kegiatan tersebut dapat segera dimulai, sehingga dapat selesai di pertengahan Oktober. Kata dia, ini guna mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami tidak akan lakukan pembayaran sebelum semua pekerjaan selesai diperiksa oleh BPK. Dengan begitu, tidak ada lagi temuan maladministrasi, sehingga harapan gubernur agar Banten tertib administrasi dapat tercapai,” pungkasnya. (ENK)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment