Kabupaten Pandeglang

Aset Pemkab Pandeglang Akan Terus Di Telusuri

PANDEGLANG, BANPOS – Pemkab akan melakukan penelusuran aset, baik dalam bentuk kendaraan dinas, tanah atau yang lainnya. Secara administrasi, aset pemkab harus memiliki surat-surat yang lengkap. Jika tidak, selamanya aset pemkab akan menjadi temuan dari audit BPK RI.

Hal itu diungkapkan Kabid Aset DPKA Pandeglang, Riki Rahadian kepada BANPOS, Rabu (8/6). Dia mengungkapkan, masalah aset pemkab tidak ada sanksi berupa denda. Namun cenderung banyak sanksi administrasi, oleh karena itu pemkab berinisiatif untuk menelusuri ke lapangan.

“Kalau ibarat borok, ya boroknya tidak terlalu banyak. Pemkab Pandeglang lebih baik dari tahun lalu, sedangkan masalah aset kami hanya akan menindak lanjuti rekomendasi BPK,” kata Riki.

Dengan cara ditelusuri, kata Riki, Pemkab akan mengetahui kejelasan aset. Artinya bukan berarti pemkab tidak melakukan penelusuran di tahun ini. Namun Pemkab bermaksud memaksimalkan peran kontrol ke lapangan.

“Kita butuh waktu dalam melakukan perbaikan. Kita jangan lengah meski ada penilaian lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Pandeglang, Ramdani mengatakan, pengelolaa aset selalu menjadi salah satu poin sulit. Karena dalam penertibannya perlu proses yang aktif, sebagaimana pemda melakukan inventarisasi dengan cara prosedural.

“Pemerintah kan melakukan inventarisasi dengan prosedur yang ada. Jadi perlu kerja keras untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang ada. Namun saya yakin Pemkab bisa berubah,” kata Ramdani.

Dia mencontohkan, secara administrasi surat-serat kendaraan dinas harus lengkap. Namun terkadang pemegang aset tidak menyimpan baik-baik. Hal itu kata dia, saat diaudit oleh BPK bermuata di pemkab.

“Meski barangnya dipegang kepala unit, tapi yang diaudit ka SKPD. Kecuali ada uji petik baru BPK ke lapangan,” kata Ramdani.

Selain itu, kata dia, masalah aset menyita waktu sebagaimana proses sertifikasi tanah milik pemda. Harus ada prosedur yang ditempuh, semacam interaksi dengan masyarakat.

“Misal kita tahu nih di lokasi A adalah tanah pemkab, tapi untik dibuatkan sertifikatnya pemkab harus mengumumkan dulu beberapa hari kepada masyarakat, apakah tanah tersebut ada yang ngaku atau tidak,” pungkasnya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment