a
Widget Image
dprd banten

Banggar DPRD Provinsi Banten Bahas Temuan BPK RI

SERANG, BANPOS – Pelaksana Harian (Plh) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (31/5/2016).

Anggota Plh Banggar DPRD Provinsi antara lain Ketua DPRD Asep Rahmatullah, Wakil Ketua DPRD Muflikhah dan Ali Zamroni, Anggota DPRD Budi Prajogo, Yayat Supriyatna, Hasan Maksudi, Jaini, Thoni Fhatoni Mukson, Zaid Elhabib, Tb Luay Sofhani dan Muhlis.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Ali Zamroni mengatakan, bahwa setiap temuan yang disampaikan BPK harus dipelajari, terutama masalah aset.

“Masalah aset ini kita harus tegas dan kita harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) karena banyak berkaitan dengan aset Pemerintah Provinsi Banten,” kata Ali.

Bahkan, sambung dia, ada aset bergerak milik Pemprov Banten yang saat ini tidak diketahui keberadaannya.
“Ada juga yang sudah dimiliki pihak ketiga, kami berharap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten saling berkoordinasi dalam menyelesaikan temuan aset ini,” himbaunya.

Mengenai aset kendaraan dinas, dirinya menyarankan kepada Pemprov Banten untuk melelang kendaraan dinas yang usianya di atas lima tahun. Sedangkan tata cara lelangnya bisa diatur melalui Pergub.

“Aset kendaraan dinas di atas lima tahun sudah seharusnya dilelang, karena perbaikan dan pemeliharaan kendaraannya sudah membebani APBD,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menambahkan, untuk memperdalam pembahasan aset bisa dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten.

“Masalah aset ini perlu diperdalam, nanti kita dorong melalui Pansus DPRD dengan melibatkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jabar,” tuturnya.

Ia meyakini dengan menyelesaikan masalah aset, Pemprov Banten bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2016.

“Terkait masalah honorer yang juga menjadi temuan LHP BPK akan dikonsultasikan dengan KemenPAN-RB, dan Kemendagri,” ujarnya. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment