bumdes

BUMDes Di Lebak Belum Maksimal

RANGKASBITUNG, BANPOS – Hingga saat ini, penerapan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lebak dinilai belum maksimal. Pasalnya, dari 340 Desa dan 5 Kelurahan, baru sekitar 58 Desa yang telah berhasil menerapkan BUMDes.

Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) BPMPD Lebak, Dede Sutisna mengatakan, kendati keberadaan BUMDes ini tidak diwajibkan, namun dalam mengelola aset untuk menambah Pendapat Asli Desa (PADes) keberadaan BUMDes ini dinilai cukup penting.

“Masih banyak Kepala Desa di Kabupaten Lebak belum begitu memahami pentingnya keberadaan BUMDesa yang dalam pembentukannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Anggaran Dana Desa (ADD). Sehingga, para Kepala Desa hanya fokus pada pembangunan fisiknya saja,” paparnya, Minggu (19/6/2016).

Disinggung terkait mekanisme pembentukan BUMDes, dia menjelaskan, bahwa masyarakat dapat mengajukan melalui proposal setelah melakukan musyawarah.

“Setelah ditentukan jenis usaha apa yang nantinya akan dikelola, lalu paparkan dalam proposal tersebut berapa jumlah modal yang dibutuhkan dan berapa nilai keuntungan yang didapat. Karena ini merupakan investasi desa yang dikelola untuk desa dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat desa,” urainya.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap, dengan adanya ADD diharapkan bisa menggali potensi yang ada diwilayah desa dan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Desa kan sama dengan miniaturnya pemerintah daerah, untuk menambah pendapatan desa harus ada perusahaan milik desa. Jadi, dengan adanya ADD diharapkan bisa menggali potensi yang ada diwilayahnya untuk menggerakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” tukasnya. (YAT/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment