a
Widget Image
Pandeglang-Berkah

Dewan Patuhi Surat Edaran Proyek Bupati

PANDEGLANG, BANPOS – DPRD Pandeglang ikut mendukung surat edaran Bupati yang menegaskan agar tidak ada monopoli proyek di lingkungan Pemkab Pandeglang. Sikap dukungannya yaitu, dewan berjanji akan menindak SKPD atau pihak mana saja yang membangkang terhadap surat edaran Bupati.

Anggota komisi III DPRD Pandeglang, Rain Fachrudin meminta agar aturan itu dipatuhi oleh SKPD.

“Surat edaran tersebut cukup penting untuk dijadikan pedoman para kepala SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Kami juga siap menerima aduan jika dilapangan ditemukan hal yang dilarang oleh SE,” kata Rain.

SE bupati tentang pelaksanaan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemda Pandeglang, kata Rain, membuat beberapa poin yakni para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus memenuhi etika melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab.

Selain itu, kata dia, bekerja secara professional dan mandiri serta menjaga kerahasian dokumen pengadan barang/jasa, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran, mencegah penyalahgunaan wewenang, monopoli, atau kolusi.

Disamping itu, saat BANPOS menanyakan terkait isu adanya koordinator proyek di lingkungan Pemkab Pandeglang, Bupati Irna Narulita membantah adanya koordinator proyek APBD di Pandeglang. Bupati mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 912/752 Adm.PLP/2016 tentang pelaksanaan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemkab Pandeglang.

“Jangan percaya dengan isu itu (koordinator proyek-red). Bisa saja isu itu merupakan sisa-sisa pilkada yang sengaja dihembuskan lawan politik. Namun kami sudah tidak mau pusing dengan isu itu karena kami ingin bekerja untuk kemajuan Pandeglang,” kata Irna.

Kata Irna, tahun 2017 pihaknya berencana untuk menghapuskan proyek dengan sistem penunjukan langsung (PL) dan fokus pada proyek dengan menggunakan mekanisme lelang secara terbuka. Karena menurutnya, proyek PL dianggap tidak efisein atau dibuat untuk sekadar mengakomodir berbagai kepentingan.

“Penghapusan PL ini tidak akan mudah karena pengusaha akan teriak. Perlu penyamaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha agar tidak terjadi miskomunikasi,” tegasnya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment