a
Widget Image
pajak air permukaan, dppkd banten

DPPKD Banten Bidik Potensi Pajak Air Permukaan di Pandeglang

PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Banten terus berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Air Permukaan. Tahun lalu, ada 13 Wajib Pajak (WP) Air Permukaan yang aktif memberikan kontribusi PAD.

Kepala DPPKD Banten, Adi Wijaya Kusuma memaparkan, PAD daerah sektor pajak air permukaan tahun lalu sebesar Rp256 juta atau melebihi dari target Rp180 juta. Sementara untuk target PAD pajak air permukaan sedikit lebih besar yakni Rp259 juta.

“Kami gencar melakukan pendataan pengguna air permukaan di Pandeglang. Hingga saat ini baru 13 wajib pajak yang aktif membayar pajak air permukaan dan kami juga mencatat ada 14 potensi Wajib Pajak Air Permukaan yang belum masuk sebagai PAD,” ungkapnya, baru-baru ini.

Menurutnya, salah satu kendala tidak optimalnya PAD dari sektor Pajak Air Permukaan karena baru empat WP yang sudah menggunakan water meter. Sedangkan sembilan WP lainnya masih menggunakan sistem plat atau perkiraan.

“Padahal, jika semuanya sudah menggunakan water meter, maka potensi pajaknya bisa di atas Rp500 juta per tahun. Empat WP yang sudah menggunakan water mater adalah PDAM Pandeglang, PT Sinar Sosro, PT Krakatau Sumtirta dan Wahada Dharma Persada,” urainya.

Sementara untuk 14 potensi WP Air Permukaan diantaranya, tiga lokasi pemandian air panas di kawasan Cisolong, wisata pemandian DM Tirta, Mandalawangi, pemandian Citaman dan pemandian alam situs Batu Go’ong di Kecamatan Pulosari.

Menurut Nandy, pemungutan Pajak air permukaan oleh Pemerintah Provinsi Banten dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsai Banten Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsai Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai peroleh air diperoleh dari perkalian antara volume air per bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebesar 10 persen dari nilai perolehan air.

Penentuan harga dasar air dilakukan berdasarkan Keputusan Gurbernur Banten Nomor 13 tahun 2003 yang telah diubah dengan tentang Peraturan Gubernur Banten nomor 31 Tahun 2008 dan diubah kembali menjadi Peraturan Gubernur Banten nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

“Mekanisme penentuan besarnya pajak air permukaan dilakukan berdasarkan laporan volume pengambilan dan pemanfaatan air oleh wajib pajak kepada UPT DPKAD . Data laporan itu diklarifikasi dengan data lapangan dari petugas DPKAD atau BPSDA . Data volume air tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai perolehan air dan besarnya tariff pajak yang harus dibayarkan,” pungkas Nandy.(ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment