a
Widget Image
gagal lelang proyek

DPRD Pandeglang Dukung SE Bupati Terkait Pengadaan Barang/Jasa

PANDEGLANG, BANPOS – DPRD Pandeglang mendukung Surat Edaran (SE) Bupati yang menegaskan, supaya tidak ada monopoli proyek di lingkungan Pemkab Pandeglang. Bahkan, lembaga legislatif ini akan memberikan rekomendasi tegas kepada SKPD yang melanggar SE Bupati tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan Anggota Komisi III DPRD Pandeglang, Rain Fachrudin.

“SE tersebut cukup penting untuk dijadikan pedoman para kepala SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Kami juga siap menerima aduan jika dilapangan ditemukan hal yang dilarang oleh SE,” ujarnya, Selasa (7/6/2016).

Ia menjelaskan, SE Bupati Pandeglang Nomor 912/752 Adm.PLP/2016 tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip dan Etika Pengadaan Barang/jasa dilingkungan itu memuat beberapa poin, diantaranya pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus memenuhi etika melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab.

Selain itu, bekerja secara professional dan mandiri serta menjaga kerahasian dokumen pengadan barang/jasa, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran, mencegah penyalahgunaan wewenang, monopoli, atau kolusi.

Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Naruilita mengatakan, bahwa pada tahun 2017 mendatang, pihaknya berencana mengahapus sistem Penunjukan Langsung (PL) pada pengadaan barang/jasa. Artinya, semua proyek akan menggunakan lelang terbuka. Hal ini dilakukan untuk menghindari tudingan koordinator proyek, seperti isu yang sempat berhembus beberapa waktu lalu.

“Penghapusan PL ini tidak akan mudah karena pengusaha akan teriak. Perlu penyamaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha agar tidak terjadi miskomunikasi,” tukasnya. (YOG/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment