dprd banten

DPRD Provinsi Banten Sampaikan 40 Rekomendasi LKPJ Gubernur

SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyampaikan 40 poin rekomendasi umum, saran dan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2015.

Rekomendasi atas LKPj Gubernur Banten tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Banten dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Banten di Serang, beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LKPj Gubernur Banten, Encop Sofia menyampaikan, sejumlah rekomendasi tersebut terdiri dari rekomendasi yang diperuntukan bagi SKPD yang capaian realiasi belanja di atas 80 persen dan rekomendasi terhadap sembilan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Banten sebagaimana Pergub No. 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten Tahun 2015.

Diantara rekomendasi yang disampaikan DPRD Banten adalah Gubernur Banten diminta untuk mengevaluasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap 10 SKPD yang serapan anggarannya kurang dari 80 persen dan melakukan pengawasan internal secara ketat.

DPRD Provinsi Banten juga akan mempertimbangkan usulan anggaran pada APBD Perubahan 2016 dan 2017 terhadap SKPD yang serapan anggarannya dibawah 80 persen.

“Dengan penyerapan belanja langsung yang hanya 77,42 persen atau Rp3,3 triliun, maka Pemprov Banten juga harus memperbaiki perencanaan anggaran dan peningkatan pelaksanaan di setiap SKPD,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja Pemprov Banten, terutama terkait rekomendasi yang disampaikan DPRD Banten terhadap LKPj Gubernur tahun 2015 tersebut apakah dilaksanakan atau tidak. Sehingga, ada komitmen dari Pemprov Banten melalui SKPD-SKPD untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan DPRD dan tidak terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya.

“Kalau ini terakumulasi kembali, berarti ada SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD atas LKPj ini. Kami juga meminta SKPD memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran agar jelas manfaat dan ‘outcome’-nya bagi masyarakat, bukan sekedar ‘copy paste’,” tuturnya. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment