a
Widget Image
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatulah

DPRD Provinsi Banten Terus Tingkatkan Kinerja Pengawasan APBD

SERANG, BANPOS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menuturkan, jika pihaknya akan melakukan beberapa perbaikan melalui rencana aksi dewan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan fungsi pengawasan terhadap output APBD serta membangun profesionalitas di lembaga legislatif.

Selama ini, sambung dia, besarnya output anggaran dewan masih belum menunjukkan input yang positif. Salah satunya tingkat pengawasa. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa anggota dewan, beberapa waktu lalu, menjadi pelajaran berharga.

“Kami berharap agar adanya antirasuah KPK menjadi perbaikan kedepan bagi DPRD banten. walaupun KPK tidak melarang hal itu (red-rapat di hotel dan kunjungan-kunjungan), tapi itu menjadi masukan untuk perbaikan bagi kami agar bagaimana anggaran yang dikeluarkan melahirkan income yang baik. Tidak hanya outputnya saja,” ungkapnya, saat melakukan Reses di Daerah Pilihan (Dapil) Serang, Sabtu (25/6/16).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, jika pihaknya sangat menyayangkan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkar Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Ia menilai, hingga saat ini anggaran yang disusun SKPD belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan Provinsi Banten.

“Ketika anggota dewan tidak ikut pengawasan atau aktif di Pansus maka tidak akan dapat apa-apa. Kami ingin teman-teman profesional, kerja dibayar atas dasar kinerja, bukan hanya sebatas kunjungan. Nah ini yang oleh KPK disebut dengan koruptif. Artinya, aturan dan anggarannya ada, tapi outcome nya tidak ada,” urainya.

Agar dapat mengetahui secara komprehensif, sambung dia, dalam kunjungan kerja seharusnya mampu mempelajari dan memahami kondisi dan dampak dari Perda itu sendiri terhadap masyarakat disana.

“Jadi kalau misalkan ada dinas atau anggota dewan yang kunjungan, harus lebih memahami konteks persoalan yang dituju. Karena masing-masing individu harus bertanggung jawab kepada fraksinya dan Dapilnya,” imbuhnya.

Dalam upaya membangun fungsi pengawasan, pihaknya akan lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan di gedung dewan. Hal ini berdasar saran dan masukan dari KPK kepada DPRD Provinsi Banten beberapa waktu lalu.

“Kita akan lebih banyak rapat di dalam. KPK menyarankan agar di gedung DPRD sendiri lebih presentatif, seperti fasilitas dan lainnya bagus agar nyaman, kita akan coba memperbaiki kekurangan tersebut. Termasuk dalam konteks pembahasan anggaran agar lebih ideal dan jelas untuk apa, seperti apa, dan bagaimana,” tukasnya. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment