a
Widget Image
gagal lelang proyek

Duh! Lelang Umroh Senilai Rp6,3 Miliar Gagal 3 Kali

SERANG, BANPOS – Untuk ketiga kalinya, lelang umroh senilai Rp6,3 miliar gagal dilaksanakan oleh Biro Kesra di Unit Layanan Pegadaan (ULP) Biro Ekbang. Alasanya, PT Kaisa Rosie yang merupakan perusahaan tour and travel yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah mengundurkan diri setelah ditetapkan pemenang dalam lelang terbuka.

Kepala Biro Kesra Banten, Irvan Santoso membenarkan, bahwa paket kegiatan umroh 200 orang yang diselesanggarakan Pemprov Banten untuk masyarakat berprestasi dan kurang mampu yang direncanakan dilaksanakan pada Juni atau bulan Ramadan batal dilaksanakan.

“Iyah gagal lelang lagi. Ini yang ketiga kegiatan lelang umroh tidak jadi,” ungkapnya, Minggu (19/6/2016).

Tidak terlaksananya lelang umroh tersebut, papar dia, dikarenakan pemenang yang telah ditetapkan tidak mau menandatangani kontrak dengan alasan pemberangkatan umroh dilaksanakan bertepatan dengan bulan Ramadan.

“Setelah di ULP selesai dia (perusahaan travel, red) dinyatakan pemenangnya, kemudin kita akan melaksanakan kontrak, tetapi tiba-tiba perusahaannya itu mengaku tidak bisa dengan alasan visanya sulit dikeluarkan oleh negara Arab Saudi,” urainya.

Karena tidak ada kesepakatan lanjutan, akhirnya pemberangkat umroh pada Juni batal dilaksanankan untuk ketiga kalinya dan akan diusulkan kembali ke ULP.

“Pada lelang pertama gagal dikarenakan tidak memenuhi syarat kualifikasi dan yang kedua ada proses sanggah, dan ketiga beberapa waktu lalu karena pemenangnya tidak mau menandatangani kontrak,” jelasnya.

Disinggung adanya denda atau sanksi yang diberikan kepada perusahaan travel tersebut, dirinya menyatakan, bahwa tidak ada sanksi apapun, karena pada saat proses lelang di ULP tidak ada jaminan penawaran.

“Harusnya memang sesuai dengan Perpres ada jaminan penawaran 3 persen dari nilai kegiatan. Jadi kalau pada saat penandatangan kontrak perusahaan yang menjadi pemenang menolak atau mengundurkan diri, maka uang jaminan penawaran itu tidak bisa dikembalikan dan masuk ke kas daerah,” terangnya.

Menyikapi kondisi itu, pihaknya meminta kepada ULP supaya kedepan menerapkan sistem jaminan penawaran kepada pemerintah oleh setiap pengusaha yang dinyatakan sebagai pemenang.

“Kalau tidak ada sangsinya, proses lelang ini akan dianggap sembarangan dan hanya main-main saja,” tukasnya. (RUS/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment