perlindungan konsumen

Duh! Pemkab Pandeglang Tak Punya BPSK

PANDEGLANG, BANPOS – Hingga saat ini, Pemkab Pandeglang belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Padahal, keberadaan BPSK tersebut sangat penting untuk melindungi hak setiap konsumen.

Sekda Pandeglang, Aah Wahid Maulany mengakui, bahwa Pemkab Pandeglang belum membentuk lembaga perlindungan konsumen tersebut.

Kendati demikian, dia menilai, jika keberadaan BPSK sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen. Pihaknya berjanji akan mendorong supaya Pemkab Pandeglang segera membentuk BPSK.

“Kami akan mendorong pembentukan BPSK itu, mudah-mudahan ditahun depan bisa terealisasi. Karena BPSK penting untuk perlindungan konsumen,” katanya kepada BANPOS, Kamis (2/6/2016).

Ia menjelaskan, jika pembentukan BPSK tersebut liding sektornya Diskoperindagpas Pandeglang. Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan SKPD terkait supaya bisa segera membentuk BPSK.

“Setiap konsumen perlu mendapatkan perlindungan, karena konsumen juga memiliki hak-hak untuk nyaman dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskoperindagpas Pandeglang, Olis Solihin menjelaskan, bahwa kewenangan pembentukan BPSK sudah menjadi kewenangan Pemprov Banten. Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa pembentukan BPSK diambil alih oleh Pemprov.

“Sekarang ini Pemkab tidak punya kewenangan untuk membentuk BPSK itu, sebab sudah ditarik ke Pemprov. Oleh sebab itu bagi konsumen yang akan memlakukan pengaduan harus ke Pemerintah Provinsi Banten,” tukasnya. (SUL/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment