gratifikasi

Inspektorat Larang PNS Terima Parsel

PANDEGLANG, BANPOS – Inspektorat Pandeglang memberikan peringatan kepada para PNS atau pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang untuk tidak atau memberikan parsel. Pasalnya, memberi atau menerima parcel bagi PNS dan pejabat pemerintah masuk kategori gratifikasi.

“Ya pasti ada apa-apanya kalau pegawai memberikan parsel kepada atasannya. Beda kalau atasan memberikan ke bawahannya sebagai bentuk reward bagi pegawai yang berprestasi dan melaksanakan kerja dengan baik. Baru itu tak masalah,” kata Inpektur Inspektorat Pandeglang, Ramdani, Senin (20/6/2016).

Ia menjelaskan, jika larangan tersebut merupakan aturan yang ditetapkan oleh KPK, karena parsel atau hadiah sudah termasuk ke dalam barang gratifikasi. Sehingga, larangan itu harus diaplikasikan pada penyelenggara pemerintahan di Pandeglang.

“Larangan gratifikasi itu adalah ketentuan KPK. Di mana ada ketentuan KPKnya kita ikuti untuk pejabat pemkab Pandeglang ini, namanya juga aturan ya perlu dipatuhi,” ujarnya.

Kendati belum ada Surat Edaran (SE) atau seruan resmi dari Bupati Pandeglang Irna Narulita, namun dirinya menegaskan, bahwa ketentuan KPK tersebut tetap wajib dilaksananakan.

“Nah soal sanksinya juga sesuai dengan aturan yang ada di KPK. Kita tahu semua integritas dan ketegasan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi cukup teruji, jadi hendaknya jangan sampai mengabaikan aturan itu,” tukasnya. (YOG/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment