a
Widget Image
Dirut PT Selaras Agritama

Komisi II DPRD Pandeglang Sebut Surat Rekomendasi Untuk PT SAS Menyalahi Etika

PANDEGLANG, BANPOS – Komisi II DPRD Pandeglang angkat bicara soal keluarnya surat rekomendasi untuk bernomor: 123/P1-DPRD/2015 perihal dukungan izin lokasi kawasan pertanian terpadu yang diberikan kepada Dirut PT selaras Agritama Sukses (SAS), 11 Juni 2015 lalu.

Anggota Komisi II, Dadi Rajadi mengatakan, harusnya Komisi II dilibatkan dalam melakukan kajian. Namun, ternyata surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Dewan, Gunawan tidak pernah melalui kajian Komisi II.

“Karena kegiatan usaha PT SAS ini menyangkut penggunaan lahan, idealnya rekomendasi melalui kajian Komisi II. Tapi sayang hingga rekomendasi keluar, kami tidak pernah dilibatkan untuk melakukan kajian,” ungkap Dadi didampingi anggota Komisi II lainnya, Andi Mukit dan Lukmanul Hakim kepada BANPOS, Kamis (9/6).

Dirinya juga menyayangkan atas tidak sinkronnya dalam menyikapi permasalahan rekomendasi PT SAS. Sebab, menyimak melalui pemberitaan beberapa hari terakhir seperti tidak ada persamaan pendapat soal rekomendasi.

“Jika Wakil Ketua Komisi I (Syharuna Gunawan, red) menyatakan tidak pernah melakukan kajian, tetapi dalam surat rekomendasi disebutkan berdasar hasil kajian Komisi I, ini ada apa,” terang politisi dari Fraksi NasDem ini.

Dadi menduga, telah terjadi pelanggaran etik atas keluarnya surat rekomendasi tersebut. Pasalnya, rekomendasi yang ditandatangani Ketua Dewan sama sekali tidak melalui kajian baik di Komisi I atau pun Komisi II.

“Saya khawatir atas pelanggaran etik ini menjadi pintu masuk penyidik untuk mengusut masalah ini. Namun tentu saya tidak berharap hal itu terjadi, ” ujarnya.

Dadi menyarankan, agar rekomendasi itu ditunda hingga permasalahannya selesai. Karena jika masalah ini terus dibiarkan, khawatir akan berdampak luas terhadap yang lain.

“Harusnya rekomendasi ditunda hingga masalah selesai. Selama ini kan (anggota dewan, red) seolah saling lempar tanggungjawab,” pungkasnya.

Sementara Lukmanul Hakim menambahkan, dalam aturan disebutkan ketika kegiatan usaha yang berdampak luas terhadap masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari legislatif. Karena bidang usaha PT SAS bergerak di bidang pertanian, maka Komisi II memiliki kewenangan untuk melakukan kajian yang menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi.

“Ketika izin usaha itu berdampak pada lingkungan maka harus ada rekomendasi dewan. Komisi II yang memiliki salah satu tugas di bidang pertanian, namun sama sekali tidak pernah dilibatkan untuk melakukan kajian,” beber politisi PKB ini.

Lukman mengatakan, jika pimpinan dewan hendak mengeluarkan rekomendasi tanpa melalui kajian harusnya tidak menyebutkan ada kajian komisi dalam surat rekomendasi. Karena jika berbicara kajian, tentunya harus dibuktikan melalui dokumentasi, tandatangan atau uji petik ke lapangan.

“Boleh saja pimpinan mengeluarkan rekomendasi tanpa kajian, namun ternyata dalam surat itu disebutkan ada kajian. Intinya perlu ada penjelasan dari pimpinan terkait masalah ini,” ucap dia.(ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment