kasus sumber waras

Mantan Ketua KPK Sebut Kasus Sumber Waras Penuhi Unsur Melawan Hukum

JAKARTA, BANPOS – Mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki menyatakan, bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah terpenuhi. Menurutnya, kerugian negara Rp191 miliar sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum.

Ia mengaku sudah memperlajari hasil audit BPK atas pembelian lahan RS Sumber Waras. Bahkan, Purnawirawan Polri yang juga pernah menjabat anggota BPK ini menyimak sendiri laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014.

“Saya pelajari semua. Saya pelajari dari perspektif auditor,” katanya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, persoalan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras tidak hanya pada kerugian negara. Sebab, ada pula prosedur yang dilanggar oleh Pemprov DKI.

“Kerugian sudah pasti perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Taufiequrachman Ruk memaparkan, bahwa lahan RS Sumber Waras seharusnya langsung menjadi milik Pemprov DKI karena pembeliannya menggunakan sistem cash and carry. Namun, dalam perjanjian jual beli lahan RS Sumber Waras, ternyata Pemprov DKI baru bisa menguasai sepenuhnya setelah dua tahun. Menurutnya, hal ini merupakan keanehan yang layak untuk diselidiki lebih lanjut.

“Logikanya dari undang-undang keuangan negara itu udah nggak bener,” tegasnya.

Sebenarnya, ada clue atau petunjung penting tentang kasus RS Sumber Waras, saat dirinya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK menggantikan menggantikan Abraham Samad.

“Sayangnya ketika masuk (penyelidikan, red), masa jabatan saya sebagai Plt habis. Maka saya teruskan ke pimpinan yang baru karena perkaranya baru di tahap penyelidikan,” pungkasnya. (DNA/JPG/ARA/JPNN/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment