Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Bantah Mau Cabut Perda Syariah di Kota Serang

JAKARTA, BANPOS – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo membantah akan mencabut perda bernuansa syariah yang saat ini diributkan banyak pihak, termasuk Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Perda itu di dalamnya mencakup aturan tentang jam operasional rumah makan di saat bulan Ramadan.

Menurut Tjhayo, tidak ada Perda bernuansa syariat Islam yang masuk dalam deregulasi 3.143 perda yang diumumkanPresiden Joko Widodo, beberapa hari lalu. Menurutnya, semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan.

“Siapa yang hapus? Tidak ada yang hapus. Ini semua soal investasi. Kita ga urus perda yang bernuansa syariat Islam. Ini untuk amankan paket kebijakan ekonomi pemerintah,” kata politisi asal PDIP itu di Jakarta, Rabu (15/6)‎.

Permasalahan perda ini, kata dia faktanya semakin diputarbalikan. Sebab, ia menerima ratusan sms yang diterima ke telepon selularnya terkait penolakan pembatalan perda bernuansa syariat Islam. Ia menganggap semua itu hanya tudingan belaka, karena tidak ada niat dia mencabut perda itu.

‎Seperti halnya kemarin saat Kemendagri ingin mengkaji Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan mengundang Pemerintah Kota Serang, beserta Walikota Tubagus Haerul Jaman.

‎”Sebab Perda ini memang menjadi kewenangan kepala daerah. Kami tak membatalkan perda tersebut, namun hanya menguatkan ketentuannya saja, apalagi terkait SOP Satpol PP,” ujar dia.

‎Mendagri mengatakan, dalam proses penertiban itu ada tahapannya, misal himbauan dan penyuluhan terlebih dahulu. Bukannya langsung represif dengan menyita makanan pemilik warung yang berjualan di siang hari saat Ramadhan. Jangan sampai ada instruksi perda seperti itu.

“Selama ini kan aman-aman saja. Perda itu harusnya memastikan agar orang yang tak berpuasa hormati mereka yang puasa. Tegaskan soal pembatasan saja, bukan menyita makanan dan menimbulkan heboh di masyarakat,” kata Tjahjo menjelaskan.(ENK)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment