a
Widget Image
Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Siap Hadapi KPU Di MK, Terkait Penetapan UU Pilkada Yang Baru

JAKARTA, BANPOS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika merasa independensinya terganggu dengan ketentuan dalam Undang-undang Pilkada yang baru.

Hal ini sebagaimana ditegaskan Tjahjo Kumolo menanggapi keberatan KPU pada Pasal 9 dan 22 b UU Pilkada, yang mengatur bahwa KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharuskan berkonsultasi dengan DPR saat menyusun peraturan teknis tentang Pilkada. Hasil konsultasi melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu bersifat mengikat.

“Kalau KPU sebagai penyelenggara Pemilu merasa terganggu, silakan ajukan gugatan ke MK. Sah secara hukum. Hanya yang tidak boleh adalah pemerintah dan DPR (yang menggugat, red),” katanya beberapa waktu lalu.

Terkait ketentuan konsultasi yang bersifat mengikat, dia menjelaskan, pemerintah tidak merasa melakukan pengekangan terhadap kemandirian KPU.

“Saya kira tidak,” tegas Tjahjo.

Sebagai pembuat UU, sambung dia, pemerintah dan DPR menyadari tidak bisa memuaskan semua elemen masyarakat. Namun, revisi yang baru diselesaikan paling tidak sudah lebih maksimal mengatur berbagai masalah yang muncul. (FAT/JPNN/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment