a
Widget Image
Reklame Bakal Calon Gubernur

Menggangu, Reklame Bakal Calon Gubernur Dikritisi

PANDEGLANG, BANPOS – Mahasiswa kritisi reklame politisi yang terpampang di sepanjang jalan Pandeglang. Menurutnya selain merusak pemandangan, reklame politisi tidak memberikan edukasi atau nilai kepada publik.

“Reklame yang memajang politisi itu termasuk apa? Dikatakan jualan produk juga bukan, seharusnya ada nilai edukasi, misal bertuliskan seruan motivasi bagi yang melihat. Setahu saya dari teman-teman politisi, katanya pasang baleho bagi politisi tidak dikenakan pajak, artinya tidak sama sekali memberikan manfaat kepada publik,” kata Aa Saefulloh, mahasiswa Fakultas Hukum UNMA Banten kepada BANPOS, Kamis (2/5/2016).

Saat ini, kata Aa, momentum menjelang Pilgub. Dia mengatakan, seharusnya politisi mengerti akan tugas sebagai kader partai. Karena partai politik wajib memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

“Sudah tidak perlu membayar pajak, malah tidak memberikan edukasi pula. Kelemahan kita yaitu tidak membuat aturan agar politisi juga wajib bayar pajak atau retribusi, supaya ada manfaatnya buat daerah,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Pendapatan Pajak Dispenda Pandeglang, Sehadi menjelaskan. Pemda tidak bisa menarik pajak dari politisi yang memampang fotonya di baliho. Karena pemungutan pajak bisa ditarik jika ada unsur komersil.

“Kalau pemkab menarik pajak dari politisi, justru belum ada aturannya. Malahan kita yang salah kalu memaksakan melakukan penarikan pajak. Mungkin di instansi perizinan seperti BPMPPTSP dipungut retribusi,” kata Sehadi.

Aturannya jelas, kata Sehadi, dalam Undang-undang Nomor: 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Reklame yang tidak mengandung unsuk komersil tidak bisa ditarik pajaknya.

“Dalam ayat pasal 1 ayat 27, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersia,” katanya.

Kemudian reklame juga, lanjutnya, tujuannya memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Terpisah, Kabid Pelayanan BPMPPTSP Pandeglang, Surya Dermawan mengatakan, sama halnya dengan BPMPPTSP, tidak bisa menarik retribusi. Begitu pula mengenai perizinannya tidak sulit ditempuh.

“Baliho menuju Banten satu yah? Instansi kami hanya memberikan izin kepada pengusaha yang membangun space iklan, syaratnya asal ada rekomendasi dari Dinas Tata Ruang, sementara izin pasang reklame politisi tidak kami pungut retribusi,” ujarnya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment