ppdb, psb

Ombudsman Nilai PPDB di Banten Sarat KKN

SERANG, BANPOS – Ombudsman Perwakilan Banten menyangkan masih tertutup dan tidak transparannya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahkan, Ombudsman menilai, jika PPDB di Banten sarat dengan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, Bambang P Sumo menilai, pola PPDB Pyang selama ini diterapkan oleh delapan Kabupaten/Kota masih terkesan rapat. Padahal, dibeberapa daerah sudah melakukan sistem keterbukaan dengan mengumumkan hasil tes PPDB kepada publik.

“Di Jakarta, sudah lama sekali pola PPDB ditempel didinding, nama dan hasil nilainya. Sehinga, semua yang daftar disalah satu sekolah tertentu dapat melihat hasilnya,” katanya kepada BANPOS, Senin (20/6/2016).

Dengan pola terbuka dan transparan, sambung dia, dapat menghindari praktik kecurangan yang pada akhirnya merugikan masyakarat dan tidak meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

“Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk penyelenggaran PSB, kami sudah berkunjung dan berkoordinasi ke beberapa dinas pendidikan, agar mereka dalam PSB harus obyektif,” urai pria yang pernah menjabat Kepala Bappeda Cilegon ini.

Obyektifitan yang telah diminta Ombudsman kepada semua Kabupaten/Kota di Banten adalah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada warga negara. Jangan ada lagi upaya tidak baik, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Di Banten sudah harus mulai melakukan PSB seperti di Jakarta. Menempelkan hasil tes atau Ujian Nasional yang dianggap masuk dan lolos dimasing-masing sekolah. Sehingga tidak ada lagi kesan negatif, apalagi sampai ada pungutan liar yang selama ini masih terdengar,” tukasnya. (RUS/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment