a
Widget Image
Ilustrasi

Pasien Miskin Capai 16,7 Ribu Jiwa

PANDEGLANG, BANPOS – Data pasien miskin di Pandeglang terus bertambah, bahkan BPJS akan menghentikan sementara, jika jumlah warga yang membuat jaminan kesehatan melebihi kuota. Dari kuota 17.000, saat ini sudah mencapai 16.700 jiwa pasien tidak mampu, namun sebenarnya, jika data BPJS dengan jumlah pasien miskin sinkron, hendaknya semua warga tidak mampu sudah terkaver.

Seorang petugas BPJS Pandeglang, yang tidak ingin ditulis namanya mengatakan, akan ada pemberhentian sementara pembuatan jaminan kesehatan untuk warga tidak mampu. Karena MoU yang dilakukan dengan Pemkab sudah melebihi kuota.

“Akan ada rapat kembali antara Pemkab dan BPJS, baru kemudian penambahan kuota disepakati antar pemkab dengan BPJS. Sedangkan MoU dilakukan bersama Dinkes Pandeglang berdasarkan SK Bupati, biasanya begitu,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinkes Pandeglang, Indah Dinarsiani menerangkan, seharusnya semua warga tidak mampu di Pandeglang sudah terkaver oleh program jaminan kesehatan. Karena jaminan kesehatan bukan hanya diberikan oleh Pemda, namun pemerintah pusat juga ikut menyumbang.

“Di data BPS ada 10 persen warga miskin di Pandeglang, namun masalahnya data manusia itu kan berubah-ubah, jadi bisa bertambah setiap harinya,” kata Indah kepada BANPOS, Rabu (8/6)

Sedangkan verifikasi jumlah warga muskin dilakukan oleh Dinsos, kemudian direkomendasikan ke Dinkes untuk dilakukan proses pembuatan jaminan kesehatan. Kata Indah, program jaminan kesehatan ada dua jenis, pertama melalui Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat yang didanai APBN untuk peserta BPJS kesehatan. Kedua, kata dia, melalui bantuan Pemda yang biasa disebut Jamkesda yang diperuntukan warga miskin yang belum terkaver PBI dari pemerintah pusat.

“Tahun ini saja, mulanya hanya 16.200, karena terus bertambah permohonan dari warga sehingga saat ini mencapai 16.700. Kita tidak bisa mengelak jika terjadi penambahan setiap waktu, kenyataannya memang seperti itu,” ujarnya.

Dijelaskan olehnya, model klaim yang dilakukan Pemkab Pandeglang kepada BPJS yaitu, Pemkab Pandeglang melakukan MoU dengan BPJS, dalam hal ini Bupati Pandeglang dengan kepala BPJS. Dari proses itu diketahui untuk tahun 2016 klaim pemkab sebanyak 17.000 yang dibebankan dari APBD sebesar Rp3,3 miliar.

“Jika ada kekurangan apapun mengenai MoU antar pemkab dengan BPJS, maka akan dirapatkan oleh keduanya,” pungkasnya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment