a
Widget Image
Solihin Abas. (FOTO: IST)

Perda Dicabut, Fokal IMM Banten Dukung Pemkot untuk Melawan

SERANG, BANPOS – Pencabutan Perda Penyakit Masyarakat milik Pemkot Serang, yang didalamnya mengatur jam buka rumah makan di saat bulan Ramadan terus menuai kecaman. Selain kelompok ulama dan kyai mengancam akan mendatangi Kemendagri untuk mengklarifikasi masalah ini, ada juga pihak yang mendesak Pemkot Serang untuk melakukan perlawanan.

Desakan agar Pemkot Serang melakukan perlawanan datang dari Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Provinsi Banten. Kelompok ini menganggap Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih selaras dengan kepentingan umum dan tetap berkesusilaan. Ada waktu 14 hari sejak dicabutnya perda oleh menteri atau gubernur.

“Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dalam pasal 251, mestinya mekanisme pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bertentangan menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, baru setelah Gubernur tidak menindaklanjuti maka kewenangan diambil alih oleh Menteri,” kata Ketua Fokal IMM Banten, Solihin Abas dalam rilis yang diterima BANPOS, Sabtu (18/6/2016).

Solihin mengatakan, bahwa dalam hal pembatalan perda tidak begitu saja dapat dilakukan. Menurutnya, sekurang-kurangnya mesti memuat tiga alasan dan itu pun mesti melalui proses pembahasan dan kajian, tidak tiba-tiba karena dianggap ada kasus lalu dibatalkan.

“jika benar Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pekat dibatalkan oleh Mendagri, kami anggap bahwa itu mesti batal demi hukum, karena mendagri bersikap sewenang-wenang, harusnya Gubernur terlebih dahulu yang menangani sebagai wakil pemerintah pusat. Selain itu, bahwa perda tersebut juga kami anggap masih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih selaras dengan kepentingan umum dan tetap berkesusilaan”. tutur Solihin yang juga warga asli Kota Serang

Solihin mengatakan beberapa waktu lalu mendagri telah menetapkan 3000 lebih pembatalan perda, ia berharap pemerintah kota (Pemkot) Serang segera melakukan kroscek apakah dari yang dibatalkan tersebut perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 juga dibatalkan atau tidak?
Kalau sampai Perda tersebut dibatalkan tambah solihin, jelas ini intervensi dari pihak-pihak tertentu.

“Masa hanya karena kejadian razia warung nasi yang buka di bulan ramadan oleh satpol PP beberapa waktu lalu sebagai penegakan perda, lalu begitu saja perda dapat dibatalkan oleh mendagri. Kami tak terima jika perda itu dibatalkan, kami dukung pemkot lakukan perlawanan,” tandasnya.(ENK)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment