Anggota DPRD Banten,Joko Priyanto

Perda yang Dihapus Pemerintah Pusat Tidak Berdampak di Banten

CILEGON, BANPOS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya batal menghapus Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat).

Kendati demikian, Kemendagri tetap melanjutkan pembatalan 15 dari 40 Perda Kabupaten/Kota se-Banten yang telah ditandatangani Gubernur Banten Rano Karno.

“Tidak akan ada Perda masalah agama diganggu gugat disini. Kemendagri juga tidak punya kuasa, karena sudah salah persepsi. Perda itu tetap bertahan,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten, Joko Priyanto saat melakukan Reses di Kecamatan Grogol, Cilegon, Jumat (24/6/2016).

Ia memaparkan, dari 15 Perda dari masing-masing Kabupaten/Kota yang akan rencananya akan dihapus oleh Kemendagri adalah Perda yang mengatur tentang komunikasi, pendidikan, investasi dan ketenagakerjaan.

Perda tersebut ada yang dibatalkan dan ada yang direvisi.

“Saya lihat, Perda yang dihapus tidak banyak berpengaruh apa pun itu. Karena dirasa kota dan kabupaten tidak begitu mementingkannya,” tukasnya, seraya menambahkan, jika Perda tersebut tidak semuanya dihapus, namun ada juga yang direvisi. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment