a
Widget Image
Penyerahan Petisi Prtahankan Perda Pekat

Petisi Mencapai 13.215 Tandatangan Atas Ketidakadilan Pemberitaan

SERANG, BANPOS – Mencapainya 13.215 Petisi Tandatangan Masyarakat yang mendukung Pemkot Serang, untuk mempertahankan Peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2010, tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat), merupakan reaksi masyarakat Kota Serang atas ketidakadilan pemberitaan terhadap situasi Kota Serang.

Atas blow up media pada kasus Razia Warteg yang berdalih atas azas kemanusiaan (humanisme) namun diberitakan secara berlebihan dan tidak berimbang, berhasil mempengaruhi banyak masyarakat luar Serang yang mungkin asing dengan budaya Ramadan seperti ini, ditambah berlebihan dan masifnya media memberitakan tentang Ibu Saeni sehingga bukan hanya reaksi simpati kepada beliau (padahal sebagai pelanggar Perda,red) namun juga menimbulkan reaksi yang mempermasalahkan Perda Kota Serang.

Padahal Mendagri sudah mengkonfirmasi bahwa Perda Serang tidak termasuk yang akan dibatalkan, Perda Serang tidak akan dicabut, Perda Serang hanya dikaji ulang dan direvisi.

“Menyakitkan, razia warteg telah membuat media berhasil menggiring opini masyarakat umum bahwa ini adalah contoh ‘Perda Intoleran’. Yang lebih menyakitkan hati kami ketika berita blow up drama razia warteg yang masif tadi juga direspon sama negatifnya oleh para petinggi negeri.
Kami tidak amnesia, Kami ingat apa saja respon dari para petinggi negeri dan tokoh tokoh lain atas pemberitaan razia warteg. Sekelas mereka saja menelan mentah mentah berita dramatisasi razia warteg, bagaimana dengan masyarakat lainnya?” ungkap Nuha, usai menyerahkan petisi kepada Walikota, bersama tiga warga lainnya, Senin (20/6).

Maka katanya, masyarakat Serang merasa perlu bergerak untuk menyuarakan bahwa masyarakat semua ini berdiri membela Perda Pekat Kota Serang, menolak blow up dramatisasi berita, dan khususnya mengawal agar Perda bisa “kembali” dengan utuh tanpa ada revisi yang merubah substansi.

Tidak cukupkah semua aksi ini untuk media mulai tertarik memberitakan ini sebagai ‘Local Wisdom’/kearifan lokal yang mungkin unik karena tidak semua daerah menutup Rumah Makan disiang hari, namun dalam bingkai positif untuk diberitakan sebagaimana kenyataan yang warga Serang alami sendiri.

“Bila tidak tertarik, paling tidak berhentilah memblow up berita,” katanya, seraya meminta, kepada Walikota Serang dan Ketua DPRD untuk menyerahkan petisi ini kepada Kemendagri.

“‎Kalau pun direvisi itu dilakukan oleh Dewan, kewenangan tetap sama kita. Revisi juga tidak mudah harus ada alasan yang mendasar. Adanya dukungan dari masyarakat ini diluar dugaan, yang meminta untuk pertahankan perda. Ini dukungan moril untuk dapat dipertahankan. Dan memang dari awal kita sudah tetap akan mempertahakan, karena sejak 2010 perda ini diberlakukan juga tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Buatnya perda ini untuk mengatur dan melindungi semua pihak. Kita berharap perda ini tetap ada, dan laksanakan penegakannya, sampai saat ini petugas kami lakukan penertiban,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat, dengan adanya kasus seperti ini kedepannya agar lebih saling menjaga dan melindungi, serta sebagai warga Kota Serang mempunyai hak dan kewajib melaksanakan dengan sebaik-baiknnya. Ketika dilaksanakan dengan baik maka tidak akan merugikan siapapun.

“Untuk memperjelas juga, beberapa waktu lalu kami menanyakan ke Kemendagri supaya ini tidak menggantung, agar ada keputusan Kemendagri tapi belum ada jawaban. Kalau pun ada surat dari Kemendagri terkait revisi, kami akan lihat dulu, dasarnya apa dan bertentangan dengan apa,” tandasnya. (NED)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment