Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita

Prof Romli Atmasasmita: Ada Peran Presiden Jokowi Dalam Skandal Sumber Waras

SERANG, BANPOS – Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita menilai pembelian lahan Sumber Waras oleh pemprov DKI seharga hampir 1 triliun rupiah dilakukan tidak dengan cara yang baik dan benar sesuai aturan.

“Lebih dari 10 dokumen yang tidak dibuat, tapi dibuat setelah transaksi. Dokumen fiktif, back date malah. Itu terjadi di dalam proses (pembelian lahan Sumber Waras) ini,” kata Romli dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa 21 Juni 2016.

Bahkan Romli menyebut ada peran Presiden Jokowi dalam skandal Sumber Waras.

“Pergub penetapan NJOP (Jalan Kiai Tapa) 20 juta oleh Jokowi selaku gubernur, bukan Ahok. Itu saya lebih khawatir karena tanggalnya kalau di back date ditandatangani salah seorang pejabat, masalah besar dari segi hukum. Siapa yang memberikan advice hukum?” sambung dia.

(Dikutip dari Media On Line Rakyat Merdeka, RMOL.co, 09 MARET 2016 lalu) bahwa Prof. Romli Atmasasmita siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap skandal dugaan korupsi pembelihan lahan RS Sumber Waras. Bahkan Prof. Romli siap mengumpulkan 350 ahli untuk mengkaji pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Sangat jelas ketidakwajaran dalam pembelian lahan tersebut, lanjut Romli. “Saya baca laporan BPK, saya baca semua Perpres-nya juga. Memang ada pelanggaran-pelanggaran. Bukan hanya hukum, (tapi juga) kepatutan, asas-asas pemerintahan yang baik. Itu diatur Undang-Undang Nomor 30/2014, semua penyelenggara negara harus mengikuti asas-asas itu. Dan kalau itu dilanggar muncullah perbuatan melawan hukum,” katanya.

Karenanya Romli menyesalkan kesimpulan KPK yang menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum. Dia khawatir jika kasus ini didiamkan maka banyak kepala daerah yang menggunakan pola yang sama.(RUL/RMOL/PS/)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment