a
Widget Image
Pandeglang-Berkah

Sikapi Opini WDP, DPRD Pandeglang Bentuk Pansus LHP BPK

PANDEGLANG, BANPOS – DPRD Pandeglang menindaklanjuti opini wajar dengan pengecualian (WDP) LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Pandeglang tahun anggaran 2015. Tindaklanjut legislatif yakni dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI.

Ketua Pansus LHP BPK, Rika Kartikasari mengatakan, secara pribadi mengapresiasi hasil kerja Pemkab Pandeglang di bawah kepemimpinan Erwan Kurtubi dan Heryani yang telah memberikan “kado” opini WDP dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2015.

“Secara pribadi saya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Erwan Kurtubi dan Heryani. Sebab opini BPK ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan ini menunjukan adanya perbaikan laporan keuangan pemerintah daerah,” terang Rika Kartikasari melalui siaran pers yang diterima BANPOS, Rabu (8/6) sore.

Menurutnya, dengan tidak lagi mendapat opini disclaimer menunjukan ada peningkatan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, masih ada kekurangan yang membuat Pemkab Pandeglang belum mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Pansus meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti LHP BPK. Pengawasan berupa tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” papar politisi dari Fraksi Gerindra ini.

Pansus LH BPK, sambung Rika, akan melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan atau pun rekomendasi BPK RI dengan melakukan koordinasi antar SKPD. Menurutnya, perlu ada pengendalian internal mau pun kepatuhan terhadap perundang-undangan oleh tiap SKPD di lingkungan Pemkab Pandeglang.

Pihaknya berharap, tahun depan Pemkab Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban bisa mempertahankan hasil kerja keras Erwan Kurtubi-Heryani. Bahkan, diharapkan bisa lebih baik dengan meraih opini WTP dari BPK RI.

“Saya harap pemimpin baru minimal bisa mempertahankan hasil kerja pemimpin terdahulu atau malah lebih baik dan itu yang kita harapkan,” pungkas puteri tokoh Pandeglang, Aap Aptadi ini.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Erin Fabiana mengatakan, meski Pemkab Pandeglang mendapatkan opini WDP atas LHP BPK RI, namun itu tidak lantas tanpa ada catatan yang harus disikapi.
Beberapa cacatan yang harus mendapatkan perhatian pemerintah seperti persoalan aset, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan RSU Berkah.

“WDP bukan berarti tanpa catatan. Kami akan mengawal hasil LHP BKP RI tersebut dengan membentuk Pansus, terutama yang kami sororti adalah kinerja RSU Berkah dan persoalan aset,” tegas Erin.(ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment