revisi uu pilkada

Ssttt!! Revisi UU Pilkada Disebut Sarat Pesanan

JAKARTA, BANPOS – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menengarai, bahwa revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada sarat dengan pesanan. Hal ini terlihat dari munculnya satu pasal hasil revisi yang baru disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.

Yakni, frasa pasal 9 dan 22 b UU Pilkada, dimana Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diharuskan berkonsultasi dengan parlemen saat menyusun peraturan teknis tentang Pilkada.

“Kami kaget sebetulnya dari proses revisi undang-undang ini. Padahal, awalnya kami menduga revisi terkait hanya ada pencalonan, pemilih, penegakan hukum sitem pemilu, di akhir dalam paripurna kemarin ada satu pasal yang menarik. Kemudian menjadi polemik hari ini terhadap pasal konsultasi,” urai peneliti Perludem, Heroik M. Pratama, Minggu (12/6/2016).

Menurutnya, bisa dimungkinkan jika ketentuan tersebut sudah terlihat dalam pengajuan naskah akademik atau justru muncul di tikungan terakhir.

“Ya boleh dibilang (muncul di tikungan akhir, red). Kami masih melakukan kajian dan belum menyimpulkan untuk melakukan judicial review, melainkan masih melakukan kajian,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam pembahasan UU Pilkada yang sudah disahkan pemerintah dan DPR itu, kental dengan pesanan sponsor. Hal ini Bisa dilihat dari proses pembahasan yang cukup panjang di parlemen.

“Pertama ada pesan sponsor, sponsornya siapa? Bisa elite politik, elite eksekutif,” tegasnya. (WAH/RMOL/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment