a
Widget Image
Ilustrasi

Tak Sesuai Surat Edaran Kemenker, Pemkab Diminta Kontrol Awasi THR

PANDEGLANG, BANPOS – Seharusnya besaran gaji yang diterima oleh pekerja dari perusahaan yang ada di Pandeglang yaitu minimal Rp1.999.981. Sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.519-Huk/2015 tentang Besaran UMK di Provinsi Banten Tahun 2016.

Namun nyatanya masih ada perusahaan yang membayar pekerjanya dibawah UMK, sehingga jelang lebaran menerima THR relatif lebih kecil dari pekerja yang dibayar sesuai UMK.

Menurut Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan, Dinsosnakertrans Pandeglang, Muslih. Besaran THR yang diterima pekerja yaitu sebesar sebulan gaji, sementara bagi pekerja yang menerima gaji dibawah UMK hendaknya melakukan pengaduan kepada Dinsosnaker agar dimediasi.

“Masalah UMK maupun THR adalah kesepakatan antara perusahaan dengan pekerjanya, hal itu biasanya sudah dibicarakan antara pekerja dan pihak perusahaan sebelum pekerja menjadi karyawan. Pemerintah bisa mendampingi dan memberikan sanksi kepada perusahaan tertentu yang tidak sesuai dalam pengupahan, asalkan ada pengaduan dari pekerja,” kata Muslih, Rabu (22/6)

Kata Muslih, pemkab senan tiasa memberikan informasi dan himbauan kepada semua perusahaan di Pandeglang untuk menerapkan UMK dan THR kepada pekerjanya, sedangkan pemkab hanya bisa melakukan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

“Tidak hanya UMK, bahkan THR juga bukan hanya pemkab namun dari pemerintah pusat juga menghimbau agar perusahaan memberikan tunjangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kemenker Nomor: 1/MEN/VI/2016 tentang THR,” katanya.

Kemudian pemkab, kata Muslih, membuat surat edaran untuk 192 perusahaan yang ada di Pandeglang. “Kami tuangkan dalam Surat Edaran Nomor: 560/690-DSTK/VI/2016 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pembayaran THR Idul Fitri 1437 H,” ujarnya.

Terpisah, menurut seorang pekerja di perusahaan perhotelan yang terletak di Jalan Labuan-Panimban tepatnya di Kampun Karibea. Pekerja bingung dengan pihak perusahaan, pasalnya sebulan gaji mereka yaitu Rp1.000.000 yang berimplikasi pada THR yang diterima juga Rp1.000.000.

“Alasan perusahaan membayar kami sebesar satu juta per bulan karena perusahaan statusnya pailit, tidak ada penunjung yang datang. Padahal di hari-hari tertentu seperti hari libur atau hari besar, penginapan dan wahana bermain seperti kolam renan di komersialkan,” kata Madsuri, seorang pekerja di Hotel Karibea.

Menurut dia alasan pailit adalah landasan bagi perusahaan, sementara pekerja di tempat itu merasa tidak ada ruang untuk mengadu. Bahkan pekerja yang hampir lima tahun bekerja di sana hanya digaji Rp1.200.000 per bulan.

“Harapan saya ada kontrol dari pemerintah untuk mengawasi perusahaan. Karena upaya tersebut saya yakin bisa memenaruhi perusahaan kepada pekerjanya. Kalau kami yang menyampaikan ke perusahaan tidak mungkin, saya kira orang tahu apa penyebabnya seorang buruh tidak berani mengkritik bosnya,” ujarnya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment