pilgub banten, pilgub 2017

Waduh, KPU Bilang Pilgub Banten Terancam Batal

JAKARTA, BANPOS – Provinsi Banten terancam tidak ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2017 bila tidak memenuhi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Ketua Komisi Penyelenggara Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyebut, untuk penyelenggaraan Pilkada di Banten dibutuhkan sebesar Rp299 miliar, namun yang baru masuk NPHD hanya sekitar Rp150 miliar.

“Kalau ternyata tidak bisa dilakukan untuk memenuhi yang dibutuhkan, maka kami akan evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri, maka Provinsi Banten ini akan kita teruskan atau tidak untuk mengikuti Pilkada,” tegas Husni, Jumat (10/6).

Menurutnya, KPU dalam Rapat Pimpinan Nasional yang digelar pada bulan Mei lalu menyebut anggaran Provinsi Banten belum cukup. Namun KPU memberi waktu pada Gubernur Banten Rano Karno untuk memenuhi kebutuhan Pilkada tersebut.

“Dan kami akan kasih batas waktu sampai tanggal 21 Juni. Jadi sebelum tanggal 21 Juni sudah ditetapkan sehingga tidak menjadi masalah baru dalam proses pelaksanaan Pilkada,” terang Ketua KPU.

Husni mengungkapkan, jangan sampai Pilkda di Banten terjadi seperti di Pilkada Kota Manado, dimana mengalami kekurangan dana dalam penyelenggara Pilkada yang sampai saat ini meninggalkan masalah bagi penyelenggara pemilu adhoc.

“Bayangkan saja, sudah terpilih walikota dan wakil walikota Manado, tapi uang honor di tingkat PPK dan PPS sampai saat ini belum dibayar. Ini kami tidak mau terulang kembali,” tegas Husni.

Husni mengimbau, biar penyelenggaraan Pilkada di Banten berjalan dengan baik maka semua kebutuhan yang diajukan dan disepakati itu harus tertuang di dalam NPHD-nya.

“Walau pun sebagian Rp 150 miliar ada di APBD induk, dan sebagian ada di APBDP atau sebagian ada di APBD 2017 tidak ada masalah, tapi harus tertuang dalam satu NPHD-nya, dan ini yang kami tekankan,” terangnya.(K1/RIU/ADH)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment