gratifikasi

Wakil Walikota Cilegon Ultimatum PNS Terkait Larangan Terima Parcel

CILEGON, BANPOS – Wakil Walikota Cilegon Edi Ariadi mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan KemenPan-RB untuk tidak menerima bingkisan atau parsel dalam bentuk apapun. Pasalnya, pemberian parsel kepada pejabat masuk dalam dinilai ranah gratifikasi.

“Memang di UU KPK sudah sangat jelas diatur setiap pejabat dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Saya minta agar seluruh pejabat harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan,” tegasnya, beberapa waktu lalu.

Meski secara langsung belum menerima surat putusan KemenPAN-RB tersebut, namun pihaknya selalu mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Sejauh ini kita belum menerima surat resmi dari MenPAN-RB mengenai kebijakan tersebut. Bila secara lisan sudah ada peraturan itu harus segera kita lakukan,” ujarnya.

Ia mengakui, bahwa tidak mudah mengawasi seluruh pejabat dilingkungan Pemkot Cilegon terkait larangan terima parcel lebaran.

“Kita enggak mungkin kan pantau masing-masing pejabaat ini, yang terpenting kejujuran dari para pejabat ini untuk tidak menerima parsel atau barang dalam bentuk apapaun di lebaran ini,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Cilegon, Mahmudin mengatakan, jika pihaknya belum bisa berbuat banyak, karena masih menunggu surat putusan dari KemePAN-RB terkit larangan terima parcel untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kita masih menunggu surat edaran seperti apa spesifikasinya. Untuk secara lisan sendiri kita sudah pernah dengar peraturan tersebut. Nantilah kalau surat spesifikasinya sudah kita terima langsung kita sampaikan ke teman-teman media,” tukasnya. (UEA/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment