a
Widget Image
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah

DPRD Provinsi Banten Desak 12 Faskes Terima Vaksin Ilegal Diungkap

SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mendesak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Serang dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten untuk segera mengungkap 12 asilitas kesehatan (faskes) di Banten yang menerima vaksin ilegal atau palsu.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, dengan diungkapnya faskes penerima vaksin palsu ke publik membuat masyarakat tahu dan bisa segera memvaksin ulang buah hati mereka.

“Dinas Kesehatan harus mengatakan yang sebenarnya terhadap rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin ilegal atau palsu, agar orang tua bayi yang merasa divaksin di RS tersebut segera divaksin ulang,” tuturnya, Jumat (15/7/2016).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kasus vaksin ilegal tersebut sebagai bentuk kelalaian BPOM selaku institusi yang berwenang mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan.

“BPOM itu kan ditugaskan dan diberi anggaran oleh pemerintah dalam hal pengawasan peredaran obat. Ini juga harus jadi perhatian rumah sakit atau Dinkes dalam hal pengadaan obat agar didasari keterangan atau semacam sertifikasi lolos uji dari BPOM agar kasus vaksin palsu terulang lagi,” imbuhnya.

Sebelumnya pada Rabu (13/7/2016) lalu, Dinkes Banten dan BPOM Serang merilis ada 12 fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) swasta di wilayah Tangerang yang diduga menerima vaksin ilegal. Empat rumah sakit di Kota Tangerang, lima rumah sakit di Kota Tangerang Selatan, satu rumah sakit dan dua klinik di Kabupaten Tangerang.

Namun, dalam keterangan pers tersebut tidak diungkap identitas rumah sakit maupun klinik penerima vaksin palsu. Dinkes dan BPOM hanya mengungkap ada lima pedagang besar farmasi (distributor) yang tidak resmi yaitu PT Langgeng Wijaya Medika, CV Berkah Abadi, PT Tunas Makmur, Trisapta Mandiri Sejati dan PT Multi Mandiri. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment