a
Widget Image
PT Cemindo Gemilang Bayah, sebagai produsen semen merah putih ini dituding banyak mempekerjakan tenaga kerja asing asal China. *** WIDODO CH/BANTEN POS ***

Kolaqi Bantah Terima Aliran Dana Tak Jelas dari Pelabuhan PT CG

BAYAH, BANPOS – Beredarnya kabar tentang perputaran uang ratusan juta rupiah diduga tak jelas di kawasan pelabuhan khusus atau dermaga milik Perusahaan Semen PT Cemindo Gemilang (CG) di Kecamatan Bayah yang diduga mengalir ke wadah koperasi laut qidul (Kolaqi) dibantah oleh pihak pengelola.

Dalam keterangan persnya pihak Kolaqi meluruskan, bahwa aliran dana yang mereka terima merupakan upah kerja yang diberikan oleh perusahaan bongkar muat (PBM) selaku pengguna jasa kepada Kolaqi selaku pengelola tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

Seperti isu yang berkembang yang juga ditulis di salah satu media online lokal Banten belum lama ini, bahwa Kolaqi yang di komandoi Eko Priyono mendapat aliran dana ratusan juta rupiah dari pihak perusahaan bongkar muat (PBM). Disebutkan, untuk satu kali kegiatan bongkar muat batu bara dan clingker di tongkang Kolaqi menerima jatah Rp 5000 per ton dari PBM.

“Perlu saya luruskan, bahwa uang yang kami terima dari PBM itu bukan jatah preman tetapi mutlak usaha pembayaran upah kerja karyawan TKBM,” kata Eko kepada sejumlah awak media di Kantor Kolaqi Bayah.

Ia menjelaskan, ongkos atau upah bongkar muat barang di dermaga berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa yakni PBM dan TKBM dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Soal berapa nilai upahnya, lanjut Eko, jumlahnya bervariatif, tergantung jenis barang dan pekerjaan yang telah disepakati antara pihak PBM dengan TKBM.

“Nilai upahnya bervariatif, bisa Rp 5000 perton, bahkan itu bisa lebih dari itu asalkan disepakati oleh kedua belah pihak,”, jelasnya.

Ungkapnya lagi, upah kerja tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri (PP) yang mengatur tentang pengelolaan bongkar muat. Jadi kata dia, tidak benar jika uang yang di terima nya tidak jelas apalagi disebut jatah.

“Kalau tidak masuk Kas atau PAD itu itu sudah ada aturan ya, karena setahu saya pengelolaan pajak dari pelabuhanan masih mengacu ke pemerintah pusat. Ya, saya sih mendukung kalau perputaran uang di dermaga ini masuk ke kas daerah. Tetapi, harus dibuatkan dulu regulasinya dengan pihak perusahaan,”, bebernya.

Sementara terkait dengan ke tenaga kerjaan, kata Eko, kepada BANPOS, Minggu (24/7) pihaknya sudah melaksanakan ketentuan dan aturan ke tenaga kerjaan seperti jaminan sosial, kecelakaan kerja dan ketentuan lainya. Selain itu, pihaknya juga setiap pekan selalu menyalurkan bantuan sosial kepada lingkungan.

“Perlu juga diketahui, saat ini jumlah tenaga kerja di TKBM Kolaqi sudah mencapai sekitar 250 orang, itu hampir 90 persen nelayan dan sisanya dari masyarakat non nelayan di sini,” tandanya. (WDO)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment