Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Iksan

Komisi V DPRD Provinsi Banten Telusuri Duplikasi Bansos

SERANG, BANPOS – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mulai menelusuri dugaan unsur kesengajaan duplikasi Program Mantuan Sosial (Bansos) pada bantuan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Pemprov Banten dengan Program Keluarga Harapa (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2015 senilai Rp1,173 miliar.

Duplikasi penerima bansos Jamsosratu dan PKH ini masuk dalam temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran 2015.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima Bansos ganda (duplikasi) dari Jamsosratu dan PKH sebanyak 525 RTS dinilai tidak masuk akal. Untuk itu, perlu ditelususi apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.

“Kalau duplikasinya hanya 10 orang atau 20 orang masih dapat dimaklumi. Tapi ini tidak dapat dianggap wajar lantaran jumlahnya mencapai ratusan. Seharusnya tidak perlu terjadi jika ada sistem basis data terpadu yang lebih memadai. Masalah ini bukan hanya menyalahi aturan, namun merugikan strategi penanggulangan kemiskinan dan dianggap tidak efesien,” ungkapnya, Minggu (10/7/2016).

Secara pribadi, dirinya sedang merekomendasikan agar Badan Anggaran (Banggar) pada pembahasan LHP BPK nanti, meminta Dinas Sosial (Dinsos) selaku SKPD yang menangani duplikasi program Bansos Jamsosratu dan PKH ini memberikan nama-nama pendamping Jamsosratu dan PKH. Hal itu dibutuhkan sebagai rekomendasi dari pembahasan LHP BPK.

“Kalau nama-nama penerimanya kan sudah tertera dalam LHP BPK, tapi kan nama pendampingnya tidak ada. Untuk itu saya ingin meminta dinsos untuk memberikan data nama-nama pendamping penerima Jamsosratu dan PKH tahun 2015, yang terjadi duplikasi,” terangnya.

Menurutnya, dengan memanggil pendamping, maka akan dapat diketahui titik permasalahannya.

“Setelah diberikan data pendamping kepada banang, selanjutnya Komisi V akan memanggil pendamping program Bansos Jamsosratu dan PKH ini untuk dimintai keterangan, bagaimana kronologi sehingga terjadi duplikasi program. Dari situ nanti akan jelas terlihat, apakah ini karena kesalahan pendamping yang tidak cermat memverifikasi data, atau ada unsur kesengajaan. Dalam waktu dekat kami agendakan rapat koordinasi, kita ingin Dinsos dan pendamping hadir,” urainya.

Berdasarkan data LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten tahun 2015 diketahui, bahwa Pemprov Banten pada tahun anggaran 2015 menganggarkan belanja Bansos sebesar Rp136,250 miliar, dengan realisasi Rp131,217 miliar (96%). Salah satu dari alokasi Bansos tersebut disalurkan untuk program Jamsosratu yang dianggarkan Rp110,250 miliar dan teralisasi Rp109,985 miliar yang dibagi dalam tiga tahap.

Program Jamsosratu yang telah dilaksanakan sejak 2013 ini merupakan replika dari PKH dari Kementerian Sosial. Sejak Jamsosratu terlaksana mulai 2013-2015, kepala Dinsos dijabat oleh Nandy S Mulya yang kini menjabat kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD). Baik bantuan Jamsosratu maupun PKH mengacu pada data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari hasil pemeriksaan BPK dengan membandingkan data penerima bantuan PKH dari Kemensos tahun 2015 dan data penerima bantuan Jamosratu tahun 2015 diketahui, bahwa terjadi duplikasi penerima bantuan.

RTS yang menerima bantuan dari Jamsosratus sebanyak 525 RTS senilai Rp1,173 miliar, ternyata juga menjadi RTS yang telah menerima bantuan dari PKH. Selain itu, terdapat 116 penerima bantuan Jamsosratu yang mendapatkan bantuan dengan nilai melebihi ketentuan senilai Rp165.750.000.

BPK menganggap, kondisi duplikasi itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah Permendagri nomor 39 tahun 2012.

BPK menilai, masalah duplikasi ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan rumah tangga miskin lainnya untuk menerima bantuan sosial. Hal tersebut disebabkan akibat Tim Pengendali Jamsosratu Provinsi (TPJP) belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan pendamping dan verifikator lainnya dan pendamping lapangan yang ditunjuk Dinsos Banten tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya untuk memvalidasi data RTS.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar memberikan sanksi kepada TPJP untuk mengawasi dan mengendalikan pekerjaan pendamping dan verifikator, serta memberi teguran kepada pendamping lapangan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya untuk memvalidasi data RTS. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment