a
Widget Image
Pandeglang-Berkah

Pemkab Pandeglang Minta Kades Buat Papan Informasi Pekerjaan

PANDEGLANG, BANPOS – Menyikapi transparansi anggaran di desa, Pemkab Pandeglang meminta kepala desa yang ada di Pandeglang memasang papan informasi setiap melaksanakan pekerjaan. Tapi jika desa tidak melakukan anjuran tersebut, Pemkab Pandeglang menyerahkan resiko kepada pihak desa.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPMPDes Pandeglang, Tatang Efendi kepada BANPOS, Kamis (21/7). Dia mengatakan, BPMPDes Pandeglang tengah menunggu SK Bupati untuk melakukan kontrol pembangunan di desa.
“Kami akan melakukan kontrol ke desa yang ada di Pandeglang, namun sebagai landasannya akan segera turun SK Bupati Pandeglang, saat ini sedang digodog,” kata Tatang.

Kata dia, desa selalu diberikan arahan dalam setiap pelatihan untuk melakukan transparansi, karena resiko akan diterima desa sendiri jika tidak melakukan anjuran tersebut. Pemkab Pandeglang berharap desa memahami asas transparansi sebagaimana selalu disampaikan oleh Bupati Pandeglang, bahkan Presiden RI.

“Saya yakin desa memahami apa yang harus dilakukan untuk melakukan transparansi anggaran yang bersumber dari AD maupun ADD,” katanya.

Seharusnya, kata Tatang, dalam setiap pekerjaan desa memampang anggaran dari pekerjaan tersebut di sebuah papan informasi. Hal itu guna tidak menuai pertanyaan dari masyarakat, meski sebelumnya upaya transparansi di desa dilakukan sebelum anggran turun.

“Sebelum anggaran turun, tentu ada musyawarah antar desa dengan masyarakat, LPM dan BPD, jadi secara prosedur transparansi sudah dilakukan jauh-jauh hari. Tapi adang ada masyarakat yang masih bertanya-tanya,” ujarnya.

Kontrol Pemkab Pandeglang kepada desa bukan hanya dilakukan oleh BPMPDes, namun dilakukan juga oleh Inspektorat Pandeglang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk audit.

“Inspektorat juga akan melakukan audit, namun saat ini anggaran desa baru beberapa persen saja terealisasi, jadi kontrol dan audit masih banyak waktu, audit juga dilakukan tahun 2017 untuk memerksa anggaran 2016,” katanya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Pandelang, Ramadani membenarkan akan ada audit anggran yang bersumber dari AD maupun ADD. Sebagaimana Inspektorat Pandeglang sudah memeriksa 60 desa yang ada di Pandeglang.

“Anggaran TA 2015 telah kami audit, apakah sesuai atau tidak antara realisasi diatas kertas dengan fisiknya. Karena kurang personil jadi setiap tahun tidak mungkin inspektorat memeriksa semua desa, hanya sampel saja yang diperiksa,” ujarnya.

Transparansi anggaran di desa, kara Ramdani, bukan berarti harus ada papan informasi di lokasi pekerjaan di desa, namun memampang di kantor desa mengenai anggaran desa yang akan direalisasikan sudah cukup.
Sebelumnya diberitakan, warga Kecamatan Picung mempertanyakan kontrol Pemkab Pandeglang terhadap transparansi anggaran di desa.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment