menara telekomunikasi

Pemkab Tangerang Terancam Kehilangan PAD Rp1 Miliar Pertahun

TIGARAKSA, BANPOS – Pemkab Tangerang terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi menara telekomunikasi. Pasalnya, legalitas hukum retribusi daerah itu telah dibatalkan oleh Mahkamam Konstitusi (MK). Padahal, PAD dari retribusi menara telekomunikasi nilainya bisa mencapai Rp1 miliar pertahun.

Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini Pemkab bersama DPRD Kabupaten Tangerang tengah membahas revisi Perda Retribusi Daerah yang mengatur tentang tarif retribusi menara telekomunikasi. Sebab, MK telah membatalkan Undang-undang (UU) nomor 28 tahun 2009.

Untuk mengisi kekosongan undang-undang, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Surat Edaran nomor S-249PK/2015 09 Juni 2015 tentang pengaturan tarif retribusi daerah menara telekomunikasi.

“Pendapatan daerah dari retribusi daerah menara telekomunikasi perbulan bisa mencapai Rp100 juta. Karena berdasarkan Surat Dirjen Keuangan tentang Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi. Pemkab hanya diperbolehkan memungut hingga bulan ke-5 tahun ini,” kata Kabid Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kabuapaten Tangerang, Syahrizal, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pemkab Tangerang kemungkinan akan kehilangan potensi PAD sebesar Rp1 miliar pertahun, jika tidak segera dibuat peraturan baru tentang pengaturan tarif retribusi menara telekomunikasi ini.

“Untuk saat ini, kami masih belum dapat kembali menarik sampai perda yang saat ini tengah dibahas bersama oleh pemerintah daerah bersama dengan dprd Kabupaten Tangerang. Saya berharap semoga bisa cepat diselasikan agar pemkab tangerang kembali memiliki pijakan hukum untuk menarik retribusi kembali,” urainya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Supriyadi dalam rapat pandangan umum farksi terhadap revisi Perda tentang Retribusi Daerah mengatakan, bahwa pemerintah tidak harus merubah Raperda nomer 4 tahun 2011 tentang tarif retribusi menara telkomunikasi.

“Menurut pandangan kami, Mahkamah Konstitusi tidak membatalakan semua undang-undang UU Nomor 28 tahun 2009. Tapi hanya membatalkan beberapa pasal saja, karena itu hanya tinggal memerlukan penyesuaian saja,” pungkasnya. (YUT/BNN/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment