Warga Minta Ada Kontrol Anggaran Desa

PANDEGLANG, BANPOS – Anggaran di desa diminta transparan agar masyarakat tahu anggaran yang direalisasikan untuk pembangunan, selama ini belum ada desa yang memampang anggaran untuk item pekerjaan. Desa hendaknya mencerminkan transparansi agar tidak ada dugaan buruk dari masyarakat.

Hal itu diungkapkan warga Kampung Supakalas, Desa Ciherang, Kecamatan Picung, Uung. Kata dia semua desa yang ada di Kecamatan Picung tidak memampang anggaran yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan.

Dia mencontohkan, sudah nampak di semua desa pemasangan paving block atau kegiatan pembangunan lainnya, namun agar masyarakat tahu anggaran yang dikeluarkan untuk pekerjaan pembangunan, hendaknya ada semacam papan informasi mengenai anggaran setiap item pekerjaan.

“Misalkan ada pemasangan paving block di desa saya, tentunya masyarakat harus tahu berapa upah yang harusnya diberikan kepada masyarakat yang mengerjakan pemasangan paving itu. Kami berharap ada kejujuran pihak desa yang ada di Kecamatan Picung,” kata Uung.

Kata Uung, adanya variasi upah kerja untuk pemasangan paving block, di desanya ada rencana Rp12.000 per meter, sementara di desa lain tepatnya di Desa Kolelet Rp7.000. menurut Uung alangkah lebih baiknya ada monitoring dari Kecamatan Picung sebagai kontrol pembangunan.

“Sebelum desa melakukan langkah lebih jauh, hendaknya ada monitoring dari Kecamatan Picung. Agar yang tidak sesuai bisa diluruskan,” katanya.

Sambil menunjukan foto kopian APBDes Desa Ciherang, Uung mengatakan ada pemasangan paving block di desanya sepanjang 100 meter, dalam APBDes tertulis anggaran untuk upah pemasangan Rp4.000.000.

“Kalau hanya Rp12.000 per meter maka 100 meter hanya akan dibayar Rp1.200.000. Memang pelaksanaannya belum namun berdasarkan informasi yang saya dapatkan seperti itu, kalau di desa lain seperti Kolelet sudah ada pemasangan, per meter dibayar Rp7.000,” ujarnya.

Salah seorang Pendamping Lokal Desa (PLD) di Picung mengatakan, hal itu memang direncanakan oleh desa yang didampinginya, namun pembangunan belum dilaksanakan. Dia mengaku sedang melakukan upaya agar desa lebih hati-hati menggunakan anggaran pemerintah.

“Untuk upah memang akan direalisasikan dibawah standar anggaran yang tercantum di APBDes oleh desa yang saya dampingi, desa beralasan karena banyak kebutuhan tak terduga, saya berupaya agar desa yang saya dampingi berjalan dengan baik, dan menggunakan anggaran sebagaimana mestinya,” kata dia.

Camat Picung, Suhaeni Suhendy saat ditanya tentang pengawasan pembangunan di desa melalui telepon, dia enggan memberikan komentar. Edi tidak mau menyinggung urusan anggaran di desa, namun dia menyarankan datang ke kantor Kecamatan Picung.

“Datang saja ke sini pak (Kantor Kecamatan Picung, red),” singkatnya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment