a
Widget Image
Pandeglang-Berkah

BKD Harus Proses Pelanggaran Etik Ketua DPRD Pandeglang

PANDEGLANG, BANPOS – GMNI Pandeglang mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD setempat untuk memproses dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan, Gunawan atas dikeluarkannya surat rekomendasi untuk PT Selaras Agritama Sukses (SAS). Sebab, surat rekomendasi bernomor: 122.3/02-DPRD/2015 pada 11 Juni 2015 itu tidak sesuai mekanisme.

“Kami meminta BKD bisa memproses tanpa harus ada pelaporan. Harusnya dengan muncul masalah ini BKD responsif bukan diam saja,” ungkap Ketua GMNI Pandeglang, Dean Bayu Pradana kepada BANPOS, Selasa (31/08/2016).

Dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kewenangan ketua dewan, pihaknya menduga ada praktek kejahatan terstruktur dan sistematis di DPRD Pandeglang.

“Jika memang masalah ini sepele dan tidak berdampak luas, harusnya ketua dewan dan kroninya tidak perlu klabakan. Kami menantang ketua dewan untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka kepada publik, jika salah akui kesalahannya dan jika benar sampaikan itu,” ungkap aktivis yang akrab disapa Deonk ini.

Menurut Deonk, isu ini sudah menjadi kajian tiga OKP yakni GMNI, HMI dan IMM. Bahkan besok ketiga OKP itu akan melakukan aksi unjuk rasa bersama di Gedung DPRD dan Kejari Pandeglang.

“Kasus ini harus dikawal hingga tuntas dan kami mendesak BKD bertindak. Tidak hanya itu Kejari Pandeglang bisa turun tangan karena ini masuk penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya.(SUL/ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment