Dituntut Tinggi, Iing Nilai Penyidik Ngawur

SERANG, BANPOS – Kepala DSDAP Provinsi Banten Iing Suwargi nilai penyidikan kasus dugaan korupsi normalisasi muara karangantu sejak awal ngawur.

Pernyataan ini terlontar setelah Iing dituntut tinggi oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten dibandingkan dua terdakwa lainnya dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar tersebut.

Untuk sekedar diketahui, Iing bersama-sama dengan Iyus Priyatna dan Dadang Priyatna dinilai melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaiman diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas perbuatannya, Iing dituntut selama 3 tahun kurungan penjara. Sementara Iyus dan Dadang hanya dintuntut masing-masing satu tahun enam bulan kurungan penjara.

“Kita lihat, bahwa tidak ada fakta yang muncul pada saat persidangan, tapi anehnya tuntutan sama dengan dakwaan kok sama. Soal volume, itu sudah sesuai, saya tahu kekurangan volume itu setelah diperiksa Polda, dan saya lihat metode tidak betul, cara menghitungnya caranya salah. Jadi ngawur itu,” kata Iing usai mendengarkan tuntutan JPU.

Iing juga membantah telah menerima Fee atas proyek tersebut. Hal ini juga membuat dirinya enggan membayarkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp219 juta kepada penyidik.

“Uang itu yang diterima itu tidak benar, kalau uangnya Cash, saksinya siapa. Kalau di transfer buktinya mana? Ga bener itu,” tegas Iing.

Berbeda dengan Iing yang akan menyampaikan nota pembelaan pada pekan depan, Iyus memilih menyampaikan permohonan keringanan hukuman kepada majelis Hakim atas tuntutan JPU.

“Saya Cuma minta diringankan hukumannya,” cetus Iyus kepad Majelis Hakim yang dipimpin Epiyanto. Sementara Dadang Priyatna akan menyampaikan permohonan secara tertulis pekan depan.

Menanggapi pernyataan Iing, tim JPU Kejati Banten Ricky Parlin mengaku tak ambil pusing dengan statmen Iing. Menurutnya, tuntutan yang telah disampaikan merupakan hasil dari fakta persidangan.

“Biarin aja dia ngomong apa, yang jelas kita di penuntut umum sudah membuka seluas luasnya apa yang menjadi dakwaan di persidangan,” kata Ricky.

Untuk sekedar diketahui, selain dituntut hukuman kurungan penjara. Ketiga terdakwa tersebut dituntut denda masing-masing Rp50 juta. Selain itu, JPU juga menuntut Iing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp219 juta, untuk Iyus sebesar Rp600 juta dan Dadang Priyatna sebesar Rp1,7 miliar.

Dalam persidangan sebelumnya, tim penasehat hukum terdakwa telah menyerahkan sejumlah sertifikat hak milik beberapa bidang tanah milik Tb Chaery Wardhana kepada JPU untuk dijadikan barang sitaan uang pengganti kerugian Negara terhadap terkdakwa Iyus dan Dadang. Sementara untuk Iing, hingga tuntutan dibacakan tidak membayarkan uang pengganti.

Diberitakan sebelumnya, korupsi Proyek Normalisasi Muara Pantai Karangantu di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang pada DSDAP Banten tahun 2012 senilai Rp4,8 miliar ternyata telah diatur oleh Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana dengan terdakwa Kepala DSDAP Banten Iing Suwargi selaku pengguna anggaran, dan pelaksana proyek, Iyus Priatna.Dalam sidang yang dipimpin hakim Jasden Purba, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Serang Kartono menjelaskan bahwa pekerjaan proyek tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan yang dikendalikan oleh Wawan selaku Komisaris dan pemegang saham PT Bali Pacific Pragama (BPP).

Untuk itu, Wawan memerintahkan Dadang Prijatna selaku kepala kantor PT BPP di Serang untuk menyiapkan beberapa perusahan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang pekerjaan proyek tersebut. (NED)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment