a
Widget Image
Aktivis GMNI bersitegang dengan staf serta Kabag Umum, Encep Suryadi, Kamis (25/8) siang. Insiden itu terjadi karena permintaan audiensi mahasiswa soal rekomendasi PT SAS tidak mendapat tanggapan dari Ketua Dewan, Gunawan. SAMSUL FATHONI

GMNI Bersitegang Dengan Staf Dewan

PANDEGLANG, BANPOS – Sejumlah aktivis GMNI Pandeglang terlibat bersitegang dengan pegawai Sekretariat DPRD setempat, Kamis (25/8) siang. Pemicunya karena mahasiswa tidak terima dengan penjelasan Sekretariat Dewan atas surat audiensi terkait rekomendasi PT Selaras Agritama Sukses (SAS) yang dilayangkan, Selasa (23/8) lalu.

Masa “jaket merah” kecewa lantaran audiensi yang minta dijadwalkan hari ini (kemarin) tidak jadi lantaran tak ada klarifikasi lebih lanjut. Meski mendapat penjelasan, emosi mahasiswa tidak terbedung dan salah seorang mahasiswa sempat sedikit mengangkat kursi di ruang Bagian Umum. Sontak aksi mahasiswa mendapat reaksi dari beberapa staf dan Kabag Umum, Encep Suryadi. Akhirnya aksi tegang dari kedua kubu tidak bisa terelakan.

Ketua GMNI Pandeglang, Dean Bayu Pradana mengatakan, pihaknya tidak memaksakan hari ini (kemarin) untuk audiensi. Namun, ketika ada pembatalan sebaiknya disampaikan, minimal melalui telepon.

“Suratnya kami masukan Selasa dan harusnya ada konfirmasi, kan di situ ada nomor telepon. Kenapa saat kami datang baru bilang audiensinya tidak jadi,” tanya Dean dihadapan sejumlah staf dan Kabag Umum.
Mahasiswa yang akrab disapa Deonk ini menilai tidak ada keseriusan ketua dewan untuk menjelaskan masalah ini. Sebab, beberapa kali GMNI Pandeglang melakukan gerakan tidak pernah ada tanggapan.

“Jika memang benar katakan apa adanya dan jika ada kesalahan dalam proses mengeluarkan surat rekomendasi, maka akui itu jangan menghindar. Dengan selalu mengindar, kecurigaan kami makin besar bahwa surat rekomendasi itu unprocedural,” tegas Deonk.

Menurutnya, Ketua DPRD Pandeglang, Gunawan telah melakukan pelanggaran kewenangan dengan mengeluarkan surat rekomendasi bernomor: 123/P1-DPRD/2015 untuk Dirut PT SAS pada 11 Juni 2015.

“Kami mempertanyakan rekomendasi PT SAS, karena dalam rekomendasi itu tertulis berdasar hasil kajian Komisi I tapi nyatanya Komisi I tidak pernah melakukan kajian. Ketua dewan jangan sebecanda itu mengurus negara,” ungkapnya.

Sementara aktivis lainnya, Indra Aidit Patiwara mengatakan, tiap lembar surat atau pun produk legislatif harus tercatat serta terdokumentasi dengan baik. Sebab itu merupakan ketetapan yang memiliki konsekwensi hukum.

“Jika surat kajian Komisi I itu ada, kenapa sulit untuk dibuka ke publik. Jangan-jangan memang surat itu tidak pernah ada dan yang saat ini muncul adalah hasil rekayasa,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam tata tertib dewan pasal 90 disebutkan soal catatan rapat dan risalah. Dalam poin satu disebutkan, semua jenis rapat harus dibuat laporan singkat dan risalah yang ditandatangani sekretaris dan pimpinan rapat. Laporan singkat itu memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasikan dalam rapat.

“Kami menilai telah terjadi pelanggaran kewenangan dan maladministrasi atas terbitnya rekomendasi itu. Sepatutnya anggota dewan lain bersikap, jangan sampai lembaga legislatif disetir seenak dewek,” kata Indra.

Kabag Umum, Encep Suryadi mengaku, pihaknya hanya menerima surat masuk dan memprosesnya. Bahkan saat ini surat tersebut sudah masuk ke ruang ketua dewan.
“Saya sangat memaklumi apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Soal surat itu belum ada jawaban dari ketua dewan, itu bukan ranah kami. Namun kami akan sampaikan aspirasi adik-adik ini,” janjinya.(SUL/ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment