a
Widget Image
Ilustrasi

Oknum Dispenda Pandeglang Diduga Terbitkan SPPT Palsu

PANDEGLANG, BANPOS – Kasus dugaan pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tengah diselidiki Polsek Carita.

Melalui telepon, Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Salahudin membenarkan jika kasus tersebut tengah diselidiki Polsek Carita. Namun ia meminta wartawan untuk mengkonfirmasi kasus ini ke Polsek Carita.

“Kasusnya tengah ditangani Polsek Carita,” ujar AKP Salahudin, Kamis (25/8) siang.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BANPOS, SPPT dengan nomor objek pajak (NOP) 36.01.121.006.024-0061.0 yang berlokasi di Blok Cileuweung, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, atas nama wajib pajak Nursiman bin Unus itu diduga dikeluarkan oleh oknum Dispenda Pandeglang tanpa melalui prosedur yang sah.

Tertera dalam SPPT yang dikeluarkan 22 Juli 2016, PPB yang harus dibayarkan senilai Rp3.504.000 Bahkan saat ini lokasi objek pajak seluas 10.950 meter persegi tersebut masih dalam sengketa antara ahli waris Unus bin Saripan dengan Pemkab Pandeglang.

Jumat, 22 Januari 2016 lalu, ahli waris didampingi kuasa hukum, Mardony sempat memasang plang di lahan tersebut. Ahli waris mengklaim memiliki bukti kepemilikan berupa kikitir C.19 Blok Cileweung, persil 137.a.D.II dengan luas 10.950 meter persegi.

Kuasa hukum ahli waris, Mardony menceritakan awal diketahuinya SPPT diduga palsu tersebut. Beberapa waktu lalu, kata dia, ada beberapa orang yang hendak menguasai lahan Karangsari dengan membawa surat kuasa dari anak ahli waris dan SPPT.

“Awalnya ada satu orang yang mengaku kuasa ahli waris didampingi pengacara dan beberapa orang lainnya, datang untuk menguasai lahan Karangsari. Mereka membawa SPPT itu sebagai bukti bahwa lahan itu milik mereka,” terangnya.

Sebagai ahli waris yang berhak atas lahan itu ia berjanji mengawal kasus yang tengah ditangani Polsek Carita ini. Mardony melihat ada upaya oknum tertentu yang ingin menguasai lahan milik kliennya dengan merekayasa SPPT serta dokumen lainnya.

“Yang saya ketahui saat ini kasusnya masih diselidiki Polsek Carita, namun sejauh mau perkembangannya saya belum tahu. Saya tidak mau intervensi, biarkan proses hukum yang membuktikan,” kata Mardony.

Ditemui di kantornya, Kepala Dispenda Pandeglang, Tati Suwagiharti membenarkan jika SPPT tersebut adalah palsu. Ia memastikan intansinya tidak pernah mengeluarkan SPPT tersebut.

“SPPT itu tidak teregister dan itu hasil scan, termasuk tandatangan saya juga hasil scan. Baik secara pribadi ataupun instansi, saya rugikan karena dalam SPPT itu tercantum nama saya,” terang Tati.

Ia menjelaskan, alur penerbitan SPPT cukup panjang dan bahkan dalam administrasi di kantornya tidak ditemukan bukti dukungan registrasi SPPT tersebut.

Bahkan ketika mengetahui ada permasalahan ini, Tati langsung mengumpulkan seluruh pegawainya. Satu per satu pegawainya ditanya dan bahkan diminta membuat surat pernyataan tidak melakukan dugaan pemalsuan SPPT.

“Saya ingin tahu siapa biang keladinya, karena masalah ini cukup membuat pusing. Setelah kejadian itu saya langsung lapor ke bupati dan Sekda serta berkoordinasi dengan Inspektorat,” ungkap dia.

Kepada nama yang tertera dalam SPPT, Tati juga sudah berkirim surat yang menegaskan jika pihaknya tidak pernah mengeluarkan SPPT tersebut. Dia berharap, agar kasus ini bisa terungkap dan memproses pelaku dibalik pemalsuan SPPT.

“Saya siap dipanggil polisi untuk memberikan keterangan dan hingga saat ini belum,” tutupnya.(SUL/ARI)

Share With:
Tags
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment