Persetujuan Raperda RPJMD Dipermasalahkan

PANDEGLANG, BANPOS – Persetujuan bersama dua Raperda inisiatif pemerintah daerah yakni Raperda RPJMD dan Raperda Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Selasa (30/8) dipertanyakan sejumlah anggota legislatif.

Pasalnya, sehari sebelum rapat paripurna, mayoritas fraksi di DPRD meminta penundaan persetujan Raperda RPJMD. Alasannya karena masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan alasan lain di beberapa fraksi.

“Saya aneh kok bisa Raperda RPJMD disetujui semua fraksi, padahal Senin malam mayoritas fraksi meminta penundaan persetujuan. Fraksi membutuhkan waktu lebih untuk menyetujui ini, namun tiba-tiba tadi pagi (kemarin, red) dalam rapat paripurna semua fraksi menyetujuinya,” ungkap salah seorang anggota dewan yang minta namanya tidak disebutkan.

Menurutnya, Raperda RPJMD bisa ditunda persetujuannya. Hal itu mengacu pada Permendagri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Di mana dalam aturan itu disebutkan persetujuan Raperda RPJMD bisa disetujui maksimal enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Bahkan sebelumnya juga Pansus III sudah berkonsultasi ke Bappenas mengenai Raperda RPJMD.

“Harusnya masih bisa ditunda, karena masih banyak kekurangan. Bu Irna dilantik 23 Maret dan enam bulan itu jatuh 23 September, tetapi ini seperti diburu-buru. Saya ini ada tekanan politik atau mungkin bargaining yang membalikan keputusan semua fraksi,” tegasnya.

Senada disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Pandeglang, Ida Hadimah. Ida sama sekali tidak mengetahui soal putusan fraksinya dalam persetujuan dua Raperda terutama Raperda RPJMD.

“Saya tidak tahu, saya tidak diundang rapat. Padahal informasinya ada rapat pimpinan fraksi, tapi sama sekali tidak pernah diundang rapat,” ujar Ida Hamidah melalui sambungan telepon.

Secara pribadi, sambung Ida, ia setuju atas usulan dua Raperda itu dengan catatan tidak ada masalah. Bahkan informasi awal dalam rapat Pansus III, hanya Fraksi PPP yang menyetujui kedua Raperda itu. Sedangkan delapan fraksi lainnya menolak menyetujui Raperda RPJMD dengan berbagai alasan.

“Saya tidak tahu prosesnya dan tahu-tahu tadi hasilnya dibacakan Ketua Pansus III (Abdul Aziz, red). Saya mengetahui mayoritas fraksi tidak setuju, tapi ujug-ujug dalam rapat paripurna semuanya setuju,” pungkasnya.

Sementara dalam rapat paripurna, Ketua Pansus III, Abdul Aziz membacakan pendapat sembilan fraksi mengenai dua Raperda tersebut.

“Pansus meminta agar pimpinan dan anggota DPRD Pandeglang menetapkan persetujuan terhadap Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pansus kepada pemerintah daerah menindaklanjuti saran dan masukan dari Pansus. Kepada pimpinan DPRD dan Bupati Pandeglang untuk dapat menetapkan dan menandatangani persetujuan bersama Raperda ini menjadi peraturan daerah,” ungkap politisi PKS dihadapan puluhan anggota dewan dan tamu undangan.

Dalam laporan Pansus diketahui sembilan fraksi yakni, Fraksi Golkar, F-Gerindra, F-Demokrat, F-PDI Perjuangan, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-NasDem dan F-Bintang Hanura seluruhnya menyetujui usulan kedua Raperda tersebut.

“Untuk Raperda RPJMD Fraksi Golkar menerima dan untuk dilanjutkan dengan catatan ada perbaikan sebagaimana ketentuan dan hasil konsultasi ke Bapppenas,” tulis F-Golkar dalam persetujuannya.

Sama dengan F-Gerindra, fraksi ini juga menyetujui Raperda RPJMD dengan catatan ada perbaikan.

“Berdasarkan hasil koordinasi dan rapat internal fraksi, maka fraksi kami menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda,” demikian persetujuan F-PPP yang dibacakan Ketua Pansus III.

Seusai rapat paripurna Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjelaskan, perubahan SOTK tidak berpengaruh terhadap RPJMD. Alasannya, karena RPJMD menjadi bingkai daerah selama lima tahun ke depan.

” RPJMD tidak berpengaruh terhadap SOTK, karena ini sudah menjadi frame selama lima tahun ke depan. Ini kan amanat pusat, jadi harus kami samakan dan tetap dalam kerangka RPJMD,” jelasnya.(SUL/ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment