Rekomendasi PT SAS Dinilai Janggal, GMNI Pandeglang Gelar Unjuk Rasa

PANDEGLANG, BANPOS – Rekomendasi untuk Dirut PT Selaras Agritama Sukses (SAS) bernomor: 123/P1-DPRD/2015 perihal dukungan izin lokasi kawasan pertanian terpadu pada 11 Juni 2015 yang ditandatangani Ketua DPRD Pandeglang, Gunawan dinilai janggal. Alasannya, rekomendasi tersebut tidak melibatkan kajian dari Komisi I dan II.

“Karena PT SAS ini menyangkut penggunaan lahan, maka rekomendasi yang dikeluarkan Ketua DPRD Pandeglang (Gunawan, red) harus melalui kajian dari komisi terkait. Tetapi faktanya rekomendasi tidak melalui kajian dan bahkan terkesan mengangkangi kewenangan komisi,” ungkap aktivis GMNI Pandeglang, Tubagus Affandi ketika menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dewan, Senin (15/8) siang.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahkan terpantau polisi sudah stand by sejak pagi hari.

Massa “jaket merah” ini menyebut kejanggalan surat rekomendasi itu karena dicantumkan berdasar hasil kajian Komisi I. Padahal Komisi I telah membantah telah mengeluarkan kajian yang menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya surat rekomendasi.

“Kejanggalan (surat rekomendasi, red) ini perlu dipertanyakan, karena Komisi I sebelumnya telah membantah pernah melakukan kajian. Kami meminta penjelasan dari ketua dewan terkait masalah ini,” terang Affandi.

Sambil menyebarkan press realese, massa terus berunjuk rasa di depan gedung dewan. Affandi menyebut, meski tidak dalam kondisi urgen, ketua dewan secara sepihak mengeluarkan surat rekomendasi. Harusnya, surat rekomendasi dikeluarkan berdasarkan kajian yang komprehensif dan kolektif kolegial di DPRD Pandeglang.

“Kami meminta rekomendasi untuk PT SAS itu ditarik kembali karena cacat administrasi dan ketua dewan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkasnya.

Sementara Ketua GMNI Pandeglang, Dean Bayu Pradana menuding, legislatif telah melakukan kongkalingkong dan pembohongan publik atas penerbitan surat rekomendasi untuk PT SAS.

“Kami menilai ada permainan kotor yang dilakukan oleh DPRD, karena mengeluarkan rekomendasi tanpa menempuh prosedur,” tegasnya.

Atas pelanggaran administrasi itu, pihaknya mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk memproses pelanggaran etik ketua dewan, Gunawan. Bahkan jika terindikasi ada pelanggaran hukum, maka harusnya penyidik bisa memanggil sejumlah nama yang terkait surat rekomendasi itu.

Setelah berorasi beberapa saat, massa akhirnya merangsek ke lantai dua gedung dewan dan menyebar press realese. Sontak aksi mahasiswa yang dilakukan saat rapat paripurna mendapat perhatian hadirin.

Sementara salah satu sumber di Komisi I DPRD Pandeglang membantah telah mengeluarkan kajian atas rekomendasi untuk PT SAS. Menurut sumber itu, adanya informasi surat kajian dari Komisi I itu tidak bisa diyakini validitasnya.

“Saya tidak pernah melakukan kajian, apalagi menandatanganinya. Jika surat (kajian, red) dari Komisi I itu ada mungkin tandatangannya diselipkan diantara surat lain, jadi tidak sadar mendatanganinya,” ungkap anggota dewan, sebelum mengikuti rapat paripurna.(SUL/ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment