Rijal: Pernyataan Yang Mengakui Dua Kubu KNPI Itu Ambigu

LEBAK, BANPOS – Terkait hasil Musyawarah daerah (Musda) ke XIV DPD KNPI Lebak, ada pernyataan Bupati Lebak yang dibacakan Asda I Saefulah Saleh, yang dituding ambigu karena membingungkan dengan statmen mengakui adanya dua kepengurusan DPD KNPI Lebak.

Hal itu mendapat tanggapan keras dari Ketua KNPI Lebak Syamsu Rizal yang menganggap pernyataan itu tidak mendasar dan asal-asalan.

“Kalau secara pribadi bisa dikatakan wajar karena kami sama-sama saudara, namun kalau disampaikan secara protokoler resmi itu justru masalah yang bisa membingungkan publik, karena itu saya tuding itu pernyataan ambigu tanpa dasar yuridis,” ujar Rijal.

Menurut apendiri wadah ikatan mahasis Lebak (Imala) yang baru terpilih menjadi Ketua KNPI Lebak pada Musda ke XIV, Sabtu (30/7/2016) lalu itu, ia menilai paparan Bupati Lebak tersebut harus diklarifikasi.

Dalam paparan yang dibacakan Asda I, bupati mengakui DPD KNPI yang kemarin terbentuk melalui Musda bukan berarti tidak mengakui DPD KNPI yang lama karena kedua-duanya memiliki Surat Keputusan (SK) Kemenkumham.

Kata Rijal bahwa posisi sikap pemerintah daerah itu walaupun tidak jelas pihaknya akan tetap menghormati.

“Kami tetap hargai sebagai hormati kami, namun dalam hal ini kami yakinkan bahwa tidak pernah ada Kemenkumham mengeluarkan dua SK sekaligus untuk satu institusi yang sama,” tegas Syamsu Rizal kepada BANPOS melalui sambungan selulernya, Selasa (02/8/2016).

Rijal menandaskan, bahwa SK terakhir yang pernah dikeluarkan Kemenkumham yakni SK KNPI yang diberikan kepada Fahd Arafiq sebagai Ketua Umum KNPI pusat.

“Jadi secara otomatis itu SK resmi dari pemerintah. Seharusnya standing positionnya pemerintah daerah juga seperti itu, dan itu menurut pandangan hukum kami, dan seharusnya pemerintah secara otomatis sudah tidak mengakui KNPI yang lama, ini kan hanya karena pertimbangan local wisdomnya pemerintah daerah saja, padahal pihak pemerintah daerah seharusnya tidak terjebak ikutan dalam ranah ini, sehingga dapat memicu kesalahfahaman publik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia lagi, secara aspek hukum dirinya melihat pemerintah daerah Lebak ini tidak mempunyai pendirian. Walaupun dalam sikap berambivalensi, artinya mengakui dualisme kepengurusan.

“Ya, memang dibutuhkan ketegasan daripada berstatmen membingungkan, tapi yang penting secara yuridis formal kami sudah punya kepastian legalitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar mantan aktivis NGO UNFREL ini menjelaskan. (WDO)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment