a
Widget Image
Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Kemensos di Jakarta, Selasa (30/8/2016)

Wakil Ketua DPRD Berharap Program Kemensos Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Adde Rosi Khoerunnisa mengharapkan pelaksanaan program Kementerian Sosial (Kemensos) di Provinsi Banten dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Program Kemensos tersebut antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), dan program yang lain.

“Dengan program-program dari Kemensos ini, mudah-mudahan bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten,”kata Adde Rosi pada acara kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Banten ke Kemensos di Jakarta, Selasa (30/8/2016) dalam rangka koordinasi mengenai program PKH tahun 2016.

Dikatakan koordinator Komisi V ini, Pemerintah Provinsi Banten sudah memiliki program jaminan sosial rakyat banten bersatu (Jamsosratu) sebagai dipublikasi atau meniru PKH, sehingga diharapkan Kemensos dan Pemerintah Provinsi Banten saling membantu dalam pelaksanaan programnya. “Program Jamsosratu tidak jauh berbeda dengan PKH, karena sama-sama memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu di Provinsi Banten,” ujarnya.

Kasi Analisis Pemetaan dan Sumber Daya Kemensos, Agustinus Sunarman sebelumnya mengatakan, PKH di Provinsi Banten sudah berjalan sejak tahun 2007, dan PKH pada tahun 2016-2017 akan melakukan perluasan di delapan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

“Dalam pelaksanaan program ini, memang ada kekurangan terutama dalam mendata keluarga tidak mampu karena keterbatasan pendamping. Kami berharap Komisi V mendorong Dinas Sosial Provinsi Banten untuk mengawal pelaksanaan programnya agar PKH tepat sasaran,” kata Agustinus Sunarman.

Untuk melakukan pendataan terhadap warga tidak mampu, lanjutnya, Kemesos melakukan pendataan melalui Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS).”Kemensos selalu update data ke PPLS setiap enam bulan sekali, dan paling lama satu tahun. Pada tahun 2009 lalu, kami juga melakukan pendataan melalui Muskel (Musyawarah Kelurahan), dan Musdes (Musyawarah Desa),” tutupnya. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment