Alat Kerja Verfak Dituding Menguntungkan Calon Independen

MALINGPING, BANPOS – Komisioner KPU Provinsi Banten, Saeful Bahri membantah bahwa verifikasi faktual (Verfak) untuk calon perseorangan itu justru telah dimanfaatkan oleh bakal calon perseorangan untuk mempermudah jalan lolos menuju pencalonan dengan sistem alat kerja yang dibuat oleh KPU Banten itu.

Saeful juga mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya penjegalan dengan sistem yang sedang dijalkankan oleh PPK dan PPS se Banten sekarang terhadap dua pasangan calon perseorangan yaitu, Dimyati Natakusumah-Yemelia dan Yayan Sopyan-Rt Enong.

“Kami membantah kalau verfak untuk mendeteksi KTP dukungan calon perseorangan itu sebagai tatacara memudahkan agar mereka itu lolos, tetapi dalam alat kerja kami ini ada pilihan-pilihan yang bisa saja menolak pencalonan dengan penandatangan langsung,” kata Saeful Bahri kepada BANPOS saat melaksanakan insfeksi ke PPK Malingping, Minggu (4/9).

Ditambahkan Saeful, bahwa alat kerja yang disebar ceklis oleh semua PPS di lapangan hingga 5 September ini itu untuk mendeteksi warga yang namanya tercantum dalam dukungan itu, namun nanti akan dichek ulang lagi oleh PPS dengan form B1-KWK.

“Form ini nanti yang akan menentukan warga itu mendukung atau tidak. Bisa saja itu memenuhi syarat (MS), bisa tidak memenuhi syarat (TMS) atau masuk kategori belum memenuhi syarat (BMS) seperti dalam form B-20 BMS,” ujarnya.

Namun pendapat itu dibantah aktivis LSM Rotasi, Zen Zaenudin, yang menurutnya alat kerja seperti itu justru lebih banyak berpeluang pada pendukungan dan secara tidak langsung berpengaruh pada promosi calon secara murah oleh penyelenggara pemilu, yakni PPS.

“Coba bayangkan, dalam setiap kerja verfak di lapangan yang dilakukan oleh PPS justru akan banyak dibicarakan oleh PPS soal nama calon itu, dan ini secara tidak langsung telah terjadi sosialisasi calon independen. Dengan begini jelas akan merugikan calon yang diusung parpol karena tidak pernah disebut-sebut PPS,” ujar Zen.

Adapun peluang calon independen lolos tambahnya lagi, masalah ada pada sistem alat kerja verfak ini, jika dalam verfak itu setiap tim sukses calon akan mengikuti dan bisa mempengaruhi warga untuk mendukung, sehingga hasil verfak akan MS dan di sana jelas akan jadi ajang transaksional. Masalah lainnya, kata Dia, itu sejak tanggal 26 Agustus hingga 8 September ini ,PPK dan PPS beserta Panwaslu banyak terampas waktu dengan verfak calon perseorangan itu.

“Walaupun itu semua sudah diatur dalam peraturan resmi, kami memohon persoalan ini agar dievaluasi biar menghasilkan pemilu obyektif dalam sistem yang tidak meribetkan penyelenggara,” jelasnya kepada BANPOS.

Data yang didapat BANPOS dari PPK Malingping, se Malingping ada 23.913 dukungan dari calon independen melalui KTP warga.

“Yang jadi persoalan adalah KTP itu didapatkan si balon itu darimana, kok banyak warga yang membantah telah memberikan KTP kepada balon itu, dan ini termasuk dialami saya, jelas ini harus jadi temuan pelanggaran dari balon independen,” tandas Zen. (WDO)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment