a
Widget Image
baliho Rano Karno / DIKA

Berpotensi Langgar UU, Pemprov di Hinbau Turunkan Baliho Rano Karno

SERANG, BANPOS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menghimbau Pemerintah Provinsi Banten, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menurunkan semua baliho / iklan visual lainnya dalam program sosialisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang masih memasang foto Gubernur Banten, Rano Karno, Kamis (1/9/2016).

Himbauan tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Banten, Pramono U Tanthowi yang mengatakan bahwa penggunaan foto Rano Karno dalam setiap visual sosialisasi SKPD berpotebsi melanggar ketentuan Undang-Undang No 10 tahun 2016 dalam pasal 71 ayat 3 yang berbunyi, ‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih’.

Dirinya menjelaskan, disebut berpotensi karena Rano Karno hingga kini belum mendaftarkan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon Gubernur.

Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Bawaslu melayangkan surat himbauan kepada Pemprov Banten agar tidak terjadi tindakan melawan hukum.

“Kami sudah layangkan surat himbauan sebanyak dua kali pertama tanggal 11 juli yang kedua tertanggal 23 Agustus, namun dari hasil pengawasan kami masih saja ditemukan adanya promosi kegiatan SKPD di jajaran Pemprov Banten yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tanthowi.

Lebih jelas Pramono mengungkapakan, berdasarkan hasil pengawasannya, hal-hal yang dinilai sebagai bentuk potensi pelanggaran atas ketentuan UU Pilkada adalah, promosi kegiatan SKPD melalui Media Massa maupun Media Luar Ruang yang memasang foto Gubernur Petahana, bukan kepala SKPD terkait.

Padahal, Pasal 71 ayat (3) UU di atas jelas-jelas melarang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

“Jika penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Banten dilakukan pada pertengahan bulan Oktober 2016, maka terhitung sejak Bulan Mei 2016 ketentuan tersebut sudah harus diindahkan,” Katanya

Sementara itu, lanjut Pramono apabila Pemprov Banten tidak mengindahkan himbauan yang diberikan oleh Bawaslu, maka sesuai ketentuan UU tersebut dalam ayat 5 mengatakan bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Kita bukan melarang Rano Karno yang disampaikan beberapa media akan mencalonkan sebagai gubernur melakukan sosialisasi, silahkan. Tapi jangan memanfaatkan anggaran Negara,” Pungkasnya. (DIK)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment