ilustrasi pemilih tak tertadaftar

Ratusan Ribu Warga Banten Terancam Jadi Golput

SERANG, BANPOS – Sebanyak 894.757 jiwa di Banten belum memiliki KTP elektronik atau eKTP. Sementara, KPU hanya akan mendata warga yang sudah memiliki e-KTP dan surat keterangan dari Disduk kabupaten/kota. Jika warga tersebut tetap tidak bisa menunjukkan e-KTP atau surat keterangan dari Disduk maka akan dicoret dari data pemilih alias tidak bisa menggunakan hak pilih.

Sementara, terkait banyaknya warga yang belum merekam e-KTP, pemerintah akhirnya memperpanjang perekaman hingga pertengahan 2017. Divisi Humas, Data, Informasi, dan Hubungan Antarlembaga KPU Banten Didih M Sudi mengatakan, KPU hanya mendata pemilih yang sudah memiliki e-KTP dan memiliki surat keterangan dari Disduk kabupaten/kota.

Hal itu mengacu pada hasil rapat dengar pendapat antara KPU RI dengan DPR RI. Hasil rapat dengar pendapat tersebut kemudian dituangkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

“Calon pemilih yang belum memiliki eKTP akan dikonsultasikan ke Disduk kabupaten/kota. Bila Disduk mengeluarkan surat keterangan maka warga tersebut bisa masuk daftar pemilih. Jika tidak maka akan dicoret. Prinsipnya, KPU hanya mendata warga yang sudah memiliki e-KTP atau memiliki surat keterangan dari Disduk kabupaten/kota,” katanya.

Biasanya, kata dia, Disduk akan mengeluarkan surat keterangan bila warga sudah melakukan perekaman, tetapi blanko KTP habis atau setidaknya sudah masuk database kependudukan.

“Namun, itu urusan Disduk. Kami melalui PPDP (Petugas pemutakhiran data pemilih) hanya akan mencoklit, apakah calon pemilih sudah memiliki e-KTP. Kalau belum apakah sudah memiliki surat keterangan Disduk. Bila tidak memiliki dua-duanya, akan dicoret,” ujar Didih.

Kendati demikian, kata Didih, jumlah calon pemilih yang tidak memiliki e-KTP diprediksi akan semakin berkurang. Sebab, menurut informasi, banyak yangmengantre membuat e-KTP.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kelonggaran batas waktu perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sampai pertengahan 2017.

“Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (12/9).

Ia menyebutkan Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP sampai saat ini masih sekitar 22 juta orang yang tersebar di berbagai daerah.

Oleh karena itu, batas waktu perekaman data e-KTP yang semula akhir September ini diundur menjadi pertengahan 2017. Hal itu, untuk memberikan kesempatan bagi yang belum melaksanakan. Terkait ketersediaan blangko e-KTP yang menjadi kendala di sejumlah daerah, pria kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957 itu mengatakan stok blangko e-KTP di pusat sangat mencukupi.(WAH/AEP/RMOL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment